Aset Negara Berupa Tanah dan Bangunan Capai Rp 11.000 Triliun

Kompas.com - 16/07/2021, 16:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat aset negara yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengalami kenaikan.

Hal itu sebagaimana yang tertuang  dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, aset tersebut kini mencapai Rp 11.098,67 triliun. Angkanya naik dari nilai aset tahun 2019 Rp 10.467,53 triliun.

Baca juga: Aset Negara Tembus Rp 10.000 Triliun, Sri Mulyani Sebut Dirjen Kekayaan Negara Orang Terkaya di RI

"Tahun 2020 total aset sudah Rp 11.098 triliun, naik dari Rp 10.467 triliun. Makanya tidak aneh Bu Menteri (Sri Mulyani) bilang siapa orang terkaya di Indonesia? Pak Rio (Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban) sekarang," kata Encep dalam bincang media bersama DJKN Kemenkeu secara virtual, Jumat (16/7/2021).

Encep menjelaskan, aset terdiri dari aset tetap, aset lancar, aset lainnya, piutang jangka panjang, dan investasi jangka panjang.

Aset tetap negara pada tahun 2020 mencapai Rp 5.976,01 triliun atau naik 53,48 persen dari Rp 5.949,59 triliun pada tahun 2019.

Baca juga: Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Adapun aset lancar Rp 665,16 triliun, aset lainnya Rp 1.225 triliun, investasi jangka panjang Rp 3.173 triliun, dan piutang jangka panjang Rp 59,32 triliun.

"Aset tetap yang paling besar adalah tanah, Rp 4.539,89 triliun, atau 80 persennya dari aset tetap. Jadi WTP atau tidaknya LKPP, 60 persen ditentukan dari pengelolaan BMN (Barang Milik Negara)," ujar Encep.

Adapun untuk menjaga aset-aset tersebut, DJKN sudah mewajibkan semua kementerian/lembaga (K/L) untuk mengurus sertifikat dan mengasuransikan aset berupa tanah.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Aset Negara Dioptimalisasi

"Semua tanah akan kita sertifikatkan paling telat tahun depan, semua BMN berupa tanah harus bersertifikat. Kedua, kita sedang mengasuransikan targetnya tahun ini, semua K/L harus mengasuransikan," ucap Encep.

Namun kata Encep, proses pengasuransian harus memperhatikan besaran anggaran yang telah berulang kali refocusing menangani dampak Covid-19.

Alhasil, 39 K/L mengasuransikan aset tanah secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing. Yang pasti, aset tersebut tetap harus diasuransikan untuk meminimalisir kerugian akibat bencana alam dan hal lainnya.

"Bisa asetnya tidak semua dulu kita asuransikan karena kita keterbatasan anggaran. Jangan langsung setahun, mungkin ada K/L yang asuransikan 3 bulan terakhir dulu," pungkas Encep.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Whats New
Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Spend Smart
OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

Whats New
Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Whats New
Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Whats New
MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

Whats New
Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Whats New
Niat Bikin Kolam Renang untuk Cucu, Pensiunan Anggota Dewan Ini Bangun 'Waterpark' di Bogor

Niat Bikin Kolam Renang untuk Cucu, Pensiunan Anggota Dewan Ini Bangun "Waterpark" di Bogor

Smartpreneur
Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK

Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK

Whats New
Ini Aneka Tantangan Bisnis Asuransi Jiwa di Tahun 2022?

Ini Aneka Tantangan Bisnis Asuransi Jiwa di Tahun 2022?

Work Smart
Dari LinkAja hingga Zenius, Inilah Deretan Perusahaan Start-up yang PHK Karyawannya

Dari LinkAja hingga Zenius, Inilah Deretan Perusahaan Start-up yang PHK Karyawannya

Whats New
Dapat Sanksi, Kegiatan KSP SB dan KSP FIM Wajib Lapor Kemenkop UKM

Dapat Sanksi, Kegiatan KSP SB dan KSP FIM Wajib Lapor Kemenkop UKM

Whats New
Laba Bersih ALDO Melesat 70,8 Persen Kuartal I 2022

Laba Bersih ALDO Melesat 70,8 Persen Kuartal I 2022

Whats New
Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN

Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN

Whats New
Menakar Risiko Fiskal 2023

Menakar Risiko Fiskal 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.