PPKM Darurat Bikin Pengusaha Angkutan Menjerit, Organda Tagih Janji Pemerintah

Kompas.com - 16/07/2021, 18:51 WIB
Bus-bus yang akan berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur. Foto diambil pada Selasa (14/4/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADBus-bus yang akan berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur. Foto diambil pada Selasa (14/4/2021).


JAKARTA, KOMPAS.com – Para pengusaha sektor angkutan umum kian tertekan akibat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menilai, PPKM Darurat menekan pendapatan usaha angkutan jalan karena semakin ketatnya syarat perjalanan yang diberlakukan di Jawa, Bali dan penyakatan jalan dalam kota dan provinsi

Menurutnya pengetatan syarat perjalanan bakal menurunkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya menekan cash flow pengusaha perjalanan.

Baca juga: Kemenhub Kandangkan 2 Bus AKAP yang Nekat Angkut Penumpang Tanpa Dilengkapi Sertifikat Vaksin

“Tidak dapat dihindari dampak kepada mobilitas masyarakat berarti menurunnya kembali pendapatan usaha, termasuk angkutan di jalan. Tidak dapat dipungkiri untuk perjalanan jarak jauh dari/menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/7/2021).

Dia mengungkapkan bahwa secara khusus, Angkutan Kota dan Provinsi (AKAP) kembali terpuruk akibat berbagai titik penyekatan terus diperluas untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Terlebih, belakangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah (Jateng) akan melakukan penutupan terhadap 27 pintu keluar tol mulai tanggal 16 Juli hingga 22 Juli 2021 yang membuat seluruh akses masuk Jateng terkunci.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“DPP Organda mengingatkan kembali soal realisasi bantuan dan insentif bagi dunia usaha yang pernah dijanjikan pemerintah lewat Menko Perekonomian beberapa waktu lalu dengan harapan pengusaha transportasi mendapat pinjaman baru (refinancing) dengan bunga murah setelah kebijakan relaksasi cicilan utang berakhir,” katanya.

Baca juga: MTI dan Organda Dukung Rencana Larangan Mudik, Tapi...

Bila janji tersebut tidak segara direalisasi, dipastikan sebagian besar operator transportasi bakal sulit bertahan.

“Bahkan sebelum PPKM Darurat saja, okupansi baru mencapai 60 persen dari normal, apalagi bila diberlakukan pengetatan seperti saat ini,” tandasnya.

DPP Organda mencatat hingga saat ini belum ada insentif langsung yang diberikan kepada industri transportasi.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.