Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik dari WHO yang Berunjung Dicabutnya Rencana Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Kompas.com - 16/07/2021, 20:15 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengkritik keras kebijakan Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksinasi covid-19 berbayar kepada individu.

Menurut WHO, seharusnya setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19. Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan.

Hal ini membuat kebijakan memberikan vaksinasi Covid-19 berbayar dinilai tidak tepat.

Baca juga: Jokowi Cabut Vaksinasi Berbayar, Ini Komentar Kimia Farma

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers WHO dikutip Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Dia pun mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia membuka opsi vaksinasi Covid-19 berbayar. Jika masalah anggaran jadi pemicu adanya vaksin berbayar, Indonesia bisa mengakses fasilitas vaksin gratis dari kerja sama internasional seperti Covax Facility

Adapun Covax Facility merupakan kerja sama di bawah WHO, yang bakal memberikan jatah vaksin secara cuma-cuma kepada negara yang membutuhkan.

"Mereka memiliki vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX, yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengambil pembayaran dalam perjalanannya," beber Ann.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan menambahkan, Indonesia tengah dilanda peningkatan penularan varian Delta yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir.

Baca juga: Menkes Blak-blakan soal Alasan Buka Vaksinasi Berbayar

Faktanya, tingkat kematian dan kasus positif melebihi tingkat kasus di India. Kematian ini banyak dihadapi oleh masyarakat dengan kondisi rentan sehingga vaksin menjadi satu-satunya yang perlu diberikan.

"Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Sekali lagi jelas peningkatan kasus yang didorong oleh varian (Delta) sekarang mengakibatkan sejumlah besar kematian setiap hari," pungkas dia.

Usai kritikan dari Organiasi Kesehatan Dunia itu dilontarkan, akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut rencana vaksinasi Covid-19 berbayar.

Langkah itu dilakukan merespons banyaknya kritik dan masukan publik.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Pramono menyebut, mekanisme vaksinasi gotong royong pun akan dilakukan seperti sedia kala. Perusahaan bakal menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

Sementara, karyawan perusahaan tak perlu membayar biaya vaksinasi alias gratis.

"Sehingga, dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," kata Pramono.

Baca juga: YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis di Tengah Pandemi yang Mengganas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com