Kesalahan Pemerintah dalam Tangani Pandemi Kata Faisal Basri: Menuhankan Ekonomi, Memberhalakan Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai, kesalahan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 adalah terlalu memprioritaskan ekonomi dan investasi. Padahal, kesehatan harus lebih dahulukan sehingga ekonomi bisa pulih.

Ia bilang, keberpihakan pada ekonomi dibandingkan nyawa manusia, tercermin dari masih terus dibukanya penerbangan internasional sejak awal pandemi. Tenaga kerja asing, khususnya asal China masih diperbolehkan masuk ke Indonesia.

"(Menurut dasar WHO) Jalan satu lajur yaitu ambulans harus di depan, engak boleh ekonomi nyerobot. Inilah kesalahan sejak awal, yang membuat pandemi ini berlama-lama dan semakin buruk adalah menuhankan ekonomi, memberhalakan investasi," ujarnya dalam webinar Indef, Jumat (17/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat Berdampak pada Ekonomi, Luhut: Jangan Kelamaan, Malah Buat Mati

Keberpihakan pada ekonomi juga terlihat dari komposisi orang-orang yang mengisi Komite Peanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KC-PEN). Terdiri dari Ketua KPC-PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lalu Wakil Ketua oleh Menteri Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Tim Pelaksana Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara, Sekretaris Eksekutif I oleh Raden Pardede dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sekretaris Eksekutif II oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

"Ibu Nadia (Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes) ada di mana? Minoritas. Jadi suara kesehatan tidak terdengar, apalagi kalau Pak Luhut sudah ngomong, semua dia, 'diam kau!' Saya rasa di dunia, Pak Luhut yang paling sibuk, semua di urus jadi tidak meresapi apa yang seharusnya dilakukan, karena setiap manusia pasti punya kapasitas," paparnya.

Faisal menilai, prinsip gas-rem yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi selama ini, seperti try and error, sehingga mencerminkan tak ada rencana yang matang. Padahal, semakin tak jelas kebijakannya maka pemulihan ekonomi akan semakin terbata-bata.

"Semakin tegas pembatasan sosial itu semakin efektif karena akan semakin cepat ekonomi pulih," kata dia.

Ia mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia terhadap ekonomi 2020, dari negara-negara emerging market di dunia yang mengalami pandemi, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi paling lambat.

Ekonomi Filipina, Turki, India pulih paling cepat di tahun lalu. Pemulihan itu, kata Faisal, di dorong kebijakan pemerintah negara tersebut yang tegas dalam menekan mobilitas masyarakat.

Menurut dia, selama ini pemerintah selalu menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 yang minus 5 persen masih lebih baik dibandingkan Filipina yang anjlok 12 persen.

Hal itu terjadi karena memang Filipina tegas dalam penanganan pandemi ketimbang ekonomi.

"Mereka (Filipina) tidak ijinkan mobilitas, tapi setelah kasus turun, ekonomi mereka naik. Jadi apakah di tengah pandemi kita masih berhalakan investasi yang sebenarnya kita juga enggak dapat apa-apa," kata Faisal.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemulihan ekonomi Indonesia yang lambat tercermin pula dari pertumbuhan kredit yang terus menurun, sedangkan simpanan di bank terus tumbuh dobel digit.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Bos LPS Prediksi Ekonomi RI 2021 Hanya Tumbuh 3,8 Persen

Perbankan pun lebih banyak menggunakan dananya untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN), ketimbang menyalurkan kredit.

Terlihat dari dari pembelian SBN per Maret 2021 paling tinggi dipegang oleh bank, sebanyak 37,9 persen, meningkat dibandingkan Maret 2020 atau awal masa pandemi yang sebesar 26,9 persen.

Padahal kata Faisal, dana pihak ketiga di bank seharusnya disalurkan ke UMKM melalui kredit untuk menggerakkan ekonomi.

"Bank-bank yang besar itu BUMN, jadi pemerintah saja enggak bisa menyuruh bank BUMN berperilaku sehat. Jadi masih jauh untuk kita pulih, paling cepat 3-5 tahun untuk bisa pulih ke masa sebelum pandemi, karena memang bertele-tele tangani pandeminya, tidak terorganisir," ungkap Faisal.

Baca juga: Apa Benar PPKM Diperpanjang sampai Tanggal 2 Agustus?