Kesalahan Pemerintah dalam Tangani Pandemi Kata Faisal Basri: Menuhankan Ekonomi, Memberhalakan Investasi

Kompas.com - 17/07/2021, 10:09 WIB
Ekonom senior Faisal Basri di Jakarta, Jumat (4/10/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAEkonom senior Faisal Basri di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai, kesalahan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 adalah terlalu memprioritaskan ekonomi dan investasi. Padahal, kesehatan harus lebih dahulukan sehingga ekonomi bisa pulih.

Ia bilang, keberpihakan pada ekonomi dibandingkan nyawa manusia, tercermin dari masih terus dibukanya penerbangan internasional sejak awal pandemi. Tenaga kerja asing, khususnya asal China masih diperbolehkan masuk ke Indonesia.

"(Menurut dasar WHO) Jalan satu lajur yaitu ambulans harus di depan, engak boleh ekonomi nyerobot. Inilah kesalahan sejak awal, yang membuat pandemi ini berlama-lama dan semakin buruk adalah menuhankan ekonomi, memberhalakan investasi," ujarnya dalam webinar Indef, Jumat (17/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat Berdampak pada Ekonomi, Luhut: Jangan Kelamaan, Malah Buat Mati

Keberpihakan pada ekonomi juga terlihat dari komposisi orang-orang yang mengisi Komite Peanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KC-PEN). Terdiri dari Ketua KPC-PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lalu Wakil Ketua oleh Menteri Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Tim Pelaksana Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara, Sekretaris Eksekutif I oleh Raden Pardede dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sekretaris Eksekutif II oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

"Ibu Nadia (Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes) ada di mana? Minoritas. Jadi suara kesehatan tidak terdengar, apalagi kalau Pak Luhut sudah ngomong, semua dia, 'diam kau!' Saya rasa di dunia, Pak Luhut yang paling sibuk, semua di urus jadi tidak meresapi apa yang seharusnya dilakukan, karena setiap manusia pasti punya kapasitas," paparnya.

Faisal menilai, prinsip gas-rem yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi selama ini, seperti try and error, sehingga mencerminkan tak ada rencana yang matang. Padahal, semakin tak jelas kebijakannya maka pemulihan ekonomi akan semakin terbata-bata.

"Semakin tegas pembatasan sosial itu semakin efektif karena akan semakin cepat ekonomi pulih," kata dia.

Ia mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia terhadap ekonomi 2020, dari negara-negara emerging market di dunia yang mengalami pandemi, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi paling lambat.

Ekonomi Filipina, Turki, India pulih paling cepat di tahun lalu. Pemulihan itu, kata Faisal, di dorong kebijakan pemerintah negara tersebut yang tegas dalam menekan mobilitas masyarakat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.