Perjalanan Vaksin Berbayar: Diumumkan, Ditunda, hingga Akhirnya Dibatalkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar menyita perhatian masyarakat beberapa waktu belakangan. Banyak kritik yang dilayangkan karena kebijakan tersebut, hingga akhirnya dibatalkan oleh pemerintah.

Mulanya pemerintah menunjuk PT Kimia Farma Tbk untik menjalankan vaksinasi individu ini. Program vaksinasi berbayar ini sempat diumumkan akan berjalan mulai 12 Juli 2021.

Pada tahap awal, layanan vaksinasi individu ini akan tersedia di 8 klinik Kimia Farma yang berada di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali. Total kapasitas vaksinasi di 8 klinik itu yakni sebanyak 1.700 peserta per hari.

Baca juga: Kritik Indonesia soal Vaksin Berbayar, WHO: Timbulkan Masalah Akses dan Etika

"Setelah menjalankan Vaksinasi Gotong Royong perusahaan, Kimia Farma memberikan pilihan baru bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi sendiri. Kami siap memberikan layanan vaksinasi Individu melalui klinik-klinik kami di seluruh wilayah Indonesia," ujar Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021).

Usai pengumuman itu, pemerintah menerima banyak kritikan publik, mulai dari masyarakat, buruh, pengamat, lembaga konsumen, hingga DPR RI. Alhasil, Kimia Farma menyatakan memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi individu.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” ujar Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

Dalam masa penundaan itu, kritikan terus berlanjut, bahkan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr Ann Lindstrand menyebut setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19.

Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers, Jumat (16/7/2021).

Ann menuturkan, Indonesia bisa mengakses lebih banyak vaksin gratis dari kerja sama internasional seperti Covax Facility, alih-alih memungut pembayaran dari vaksin Covid-19.

Adapun Covax Facility merupakan kerja sama di bawah WHO, yang bakal memberikan jatah vaksin secara cuma-cuma kepada negara yang membutuhkan.

Jika masalah anggaran jadi pemicu adanya vaksin gotong royong individu, Indonesia bisa mengakses fasilitas ini.

Terkait biaya pengiriman dan biaya lain-lain yang membebani, seperti biaya transportasi, logistik, hingga tempat penyimpanan vaksin, Indonesia bisa mengakses pendanaan dari berbagai lembaga internasional.

"Jadi dananya jangan terlalu banyak. Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin ini terlepas dari masalah keuangan," tandas Ann.

Baca juga: Menkes Blak-blakan soal Alasan Buka Vaksinasi Berbayar