Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Darurat, Ketua PP Muhammadiyah: Berikan BLT Secepatnya

Kompas.com - 17/07/2021, 14:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PP Muhammadiyah meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketika memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

"Berikan bantuan langsung tunai (BLT) secepatnya dan secukupnya kepada mereka yang betul-betul terpukul ekonominya oleh kebijakan PPKM (Darurat) ini," Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada Kompas.com, Sabtu (17/7/2021).

Anwar mengungkapkan, PPKM harus dibarengi dengan penyaluran bansos jika rakyat diminta berdiam di rumah untuk memutus mata rantai virus.

Baca juga: Masih Belum Paham Apa Itu PPKM?

Pemerintah perlu memikirkan kesejahteraan rakyat, selain fokus menurunkan angka penularan kasus harian Covid-19. Atensi itu ditujukan utamanya untuk mereka yang ada di lapisan bawah dan rentan miskin.

Terganggunya mobilitas masyarakat tentu akan menimbulkan konsekuensi, yakni penurunan daya beli. Mereka yang terpaksa di rumah akan menerima pemotongan gaji atau bahkan tidak mendapat penghasilan sama sekali.

Anwar juga meminta kepada aparat desa termasuk pengurus masjid di tingkat RT/RW mengambil peran dalam penyaluran saat PPKM Darurat.

Pengurus masjid bisa berinisiatif menggalang dana zakat, infaq, maupun sedekah. Kemudian, mereka bekerja sama dengan lembaga amil zakat dan berkoordinasi dengan RT/RW untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Agar setiap warga di tingkat RT/RW tersebut tidak ada dalam masa PPKM ini yang kelaparan dan atau tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya," kata dia.

Anwar menuturkan, PPKM Darurat mendorong rasa empati kepada sesama. Rasa persatuan ini mencegah lahirnya krisis ekonomi dan sosial di lapis bawah hingga ke level yang paling atas atau berskala nasional.

"Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam masalah penanganan pelaksanaan PPKM ini jelas sangat diharapkan agar kita bisa secepatnya keluar dari pandemi Covid-19," ucap Anwar.

Baca juga: Disalurkan lewat TNI-Polri, Ini Rincian Paket Bansos dan Obat Gratis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Spend Smart
Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Spend Smart
Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Whats New
Pilih 'Kawinkan' EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Pilih "Kawinkan" EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Whats New
Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Whats New
IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Whats New
Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Whats New
Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Whats New
Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Whats New
Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Whats New
OJK: Premi Asuransi 'Unitlink' Masih Alami Kontraksi

OJK: Premi Asuransi "Unitlink" Masih Alami Kontraksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

Whats New
Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com