Indonesia Bisa Pajaki 100 Perusahaan Multinasional, Kapan Efektif?

Kompas.com - 17/07/2021, 18:14 WIB
Ilustrasi pajak, cara lapor pajak online THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak, cara lapor pajak online

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara G20 baru-baru ini menyepakati sistem pajak internasional yang terdiri dari dua pilar solusi untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi.

Dengan kesepakatan tersebut, RI berpotensi memajaki 100 perusahaan global alias perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Lewat kesepakatan yang sama, negara G20 menyepakati tarif pajak digital sebesar 15 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Neilmaldrin Noor mengatakan, kesepakatan ini mulai berlaku pada tahun 2023. Pilar 1 dan pilar 2 akan diterapkan melalui cara yang berbeda, namun dalam periode implementasi yang relatif sama.

Baca juga: RI Bisa Pajaki 100 Perusahaan Multinasional Usai G20 Sepakati Sistem Pajak Internasional

"Pilar 1 akan diimplementasikan melalui penandatanganan persetujuan multilateral yang akan dibuka pada tahun 2022, dan akan efektif berlaku pada tahun 2023. Sementara Pilar 2 direncanakan akan diimplementasikan melalui perundang-undangan domestik pada tahun 2022, dan akan berlaku secara efektif pada tahun 2023," kata Neil kepada Kompas.com, Sabtu (17/7/2021).

Memang, belum diketahui seberapa besar estimasi penerimaan negara dari kesepakatan ini. Pihaknya masih menghitung besaran potensi pendapatan yang akan diraih.

Tetapi yang pasti, kesepakatan akan memperkecil potensi kerugian atas hilangnya pajak secara global mencapai 100 miliar dollar AS - 240 miliar dollar AS berdasarkan catatan Bank Dunia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kesepakatan juga memperlihatkan kemampuan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global, khususnya terkait Base Erosion Profit Shifting (BEPS) serta persaingan tarif pajak yang tidak sehat.

"Atas rencana implementasi Pilar 1 dan 2, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sedang melakukan analisis estimasi jumlah penerimaan pajak yang dapat diperoleh dari penerapan kesepakatan multilateral tersebut," tutur Neil.

Lebih detil, kesepakatan Pilar 1 akan mengatur/menentukan alokasi hak perpajakan bagi negara/yurisdiksi pasar atas bagian dari keuntungan perusahaan multinasional besar, terlepas dari keberadaan fisik perusahaan tersebut.

Sebelum ada kesepakatan, negara hanya bisa memajaki bila perusahaan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.