Kompas.com - 19/07/2021, 05:06 WIB
Polisi memeriksa kendaraan yang akan masuk ke Jakarta di tengah masa PPKM Darurat. LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES via BBC INDONESIAPolisi memeriksa kendaraan yang akan masuk ke Jakarta di tengah masa PPKM Darurat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan kasus Covid-19 membuat pemerintah terpaksa mengurangi mobilitas masyarakat dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Kendati begitu kasus aktif masih tinggi, pemerintah belum mengumumkan adanya perpanjangan waktu.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan dampak PPKM Darurat sudah terlihat pada penurunan mobilitas masyarakat. Dari sini bisa diperkirakan konsumsi akan menurun terutama pada konsumsi transportasi dan konsumsi yang terkait leisure/entertainment. Tetapi, konsumsi terkait makanan dan minuman (mamin), obat vitamin, dan terkait kesehatan meningkat.

Baca juga: Pesan Penutup Luhut ketika Evaluasi PPKM Darurat: Jangan Kita Politisasi Ini

Menurut dia, penerapan PPKM Darurat akan sangat bergantung pada perkembangan kasus harian. Jika masih tinggi maka kemungkinan akan terus diperpanjang.

Namun, Faisal memaklumi karena PPKM Darurat sangat diperlukan untuk memastikan ke depan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan solid. Meski dalam jangka pendek, berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

“Peran aktif masyarakat juga menjadi penting sebab semakin patuh kita maka semakin cepat angka kasus harian turun sehingga penerapan PPKM darurat dapat dilonggarkan,” kata Faisal kepada Kontan.co.id, Sabtu (17/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika PPKM Darurat diperpanjang, Faisal mengatakan pemerintah perlu mempercepat vaksinasi terutama pada golongan bawah yang tinggal di lokasi padat pemukiman, karena cluster keluarga cukup tinggi terjadi.

Baca juga: Keputusan PPKM Diperpanjang atau Tidak Paling Cepat Diumumkan 19 Juli

Selain itu bansos juga harus cepat, efektif dan tepat sasaran. Jadi koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci kesuksesan program tersebut. Selain itu program digitalisasi UMKM juga dapat menjadi solusi agar usaha/bisnis kecil dapat survive di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini.

“Program bansos sebenarnya sudah cukup baik dipersiapkan oleh pemerintah. Kendalanya adalah di lapangan masih ada yang tidak sesuai harapan. Koordinasi pemerintah pusat dan pemda yg baik menjadi krusial. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat juga harus kompak dalam mendukung serta mengawasi program bansos,” kata Faisal.

Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho mengatakan apabila PPKM Darurat dilaksanakan selama 1 hingga 2 bulan, ekonomi bisa minus 0,7 persen dari perkiraan awal. Namun, dengan adanya tambahan bantuan perlindungan sosial, maka produk domestik bruto (PDB) relatif masih stabil.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.