Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran Ekonom soal Perpanjangan PPKM Darurat

Kompas.com - 19/07/2021, 05:06 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan kasus Covid-19 membuat pemerintah terpaksa mengurangi mobilitas masyarakat dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Kendati begitu kasus aktif masih tinggi, pemerintah belum mengumumkan adanya perpanjangan waktu.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan dampak PPKM Darurat sudah terlihat pada penurunan mobilitas masyarakat. Dari sini bisa diperkirakan konsumsi akan menurun terutama pada konsumsi transportasi dan konsumsi yang terkait leisure/entertainment. Tetapi, konsumsi terkait makanan dan minuman (mamin), obat vitamin, dan terkait kesehatan meningkat.

Baca juga: Pesan Penutup Luhut ketika Evaluasi PPKM Darurat: Jangan Kita Politisasi Ini

Menurut dia, penerapan PPKM Darurat akan sangat bergantung pada perkembangan kasus harian. Jika masih tinggi maka kemungkinan akan terus diperpanjang.

Namun, Faisal memaklumi karena PPKM Darurat sangat diperlukan untuk memastikan ke depan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan solid. Meski dalam jangka pendek, berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

“Peran aktif masyarakat juga menjadi penting sebab semakin patuh kita maka semakin cepat angka kasus harian turun sehingga penerapan PPKM darurat dapat dilonggarkan,” kata Faisal kepada Kontan.co.id, Sabtu (17/7/2021).

Jika PPKM Darurat diperpanjang, Faisal mengatakan pemerintah perlu mempercepat vaksinasi terutama pada golongan bawah yang tinggal di lokasi padat pemukiman, karena cluster keluarga cukup tinggi terjadi.

Baca juga: Keputusan PPKM Diperpanjang atau Tidak Paling Cepat Diumumkan 19 Juli

Selain itu bansos juga harus cepat, efektif dan tepat sasaran. Jadi koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci kesuksesan program tersebut. Selain itu program digitalisasi UMKM juga dapat menjadi solusi agar usaha/bisnis kecil dapat survive di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini.

“Program bansos sebenarnya sudah cukup baik dipersiapkan oleh pemerintah. Kendalanya adalah di lapangan masih ada yang tidak sesuai harapan. Koordinasi pemerintah pusat dan pemda yg baik menjadi krusial. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat juga harus kompak dalam mendukung serta mengawasi program bansos,” kata Faisal.

Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho mengatakan apabila PPKM Darurat dilaksanakan selama 1 hingga 2 bulan, ekonomi bisa minus 0,7 persen dari perkiraan awal. Namun, dengan adanya tambahan bantuan perlindungan sosial, maka produk domestik bruto (PDB) relatif masih stabil.

“Menurut saya selama masih diperlukan perpanjangan PPKM Darurat, seyogyanya diperpanjang. Ini untuk menghindari kegagalan sistem kesehatan seperti di negara-negara Amerika latin dan India,” kata Luthfi.

Baca juga: PPKM Diperpanjang Sampai Tanggal Berapa? Ini Jawaban Resmi Pemerintah

Luthfi berharap bantuan sosial dapat diperkuat lagi sehingga bisa menjangkau masyarakat rentan miskin seperti pegawai mall, dan sektor informal seperti pedagang kaki lima.

Luthfi memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 sebesar 3 persen-4,5 persen year on year (yoy). Sedangkan untuk keseluruhan tahun ini diperkirakan berada di rentang 3 persen-4 persen yoy.

Sementara, Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 sebesar 3,5 persen-4 persen year on year (yoy) dengan asumsi PPKM darurat paling lama berlangsung dua bulan. Kemudian, hingga akhir 2021 dipatok sebesar 3,69 persen secara tahunan. (Yusuf Imam Santoso)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Begini saran ekonom jika pemerintah ingin perpanjang PPKM Darurat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com