Kabar Baik, BLT Subsidi Gaji Bakal Ada Lagi Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal kembali mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsisi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok skema pemberian subsidi gaji tersebut. Hal ini menyusul adanya usulan alokasi anggaran untuk program tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa program subsidi gaji masih dalam pembahasan antar kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, Kemenaker belum bisa menyampaikan skema program subsidi gaji ke publik.

Baca juga: Mulai Disalurkan, Ini Syarat Penerima Bantuan Beras Bulog 10 Kilogram

"Saat ini sedang kita godok berbagai opsi. Nanti saya sampaikan kalau sudah fixed. Saat ini sedang kita bahas lintas kementerian dan lembaga," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi kepada Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Kemenaker juga masih belum menyampaikan penjelasan mengenai sasaran penerima subsidi gaji. Namun pada tahun lalu, subsidi gaji diberikan kepada 12,4 juta pekerja.

"Nah ini satu materi yang akan kita putuskan. Sabar ya," ujarnya.

Dalam konferensi pers evaluasi PPKM Darurat pada Sabtu, (17/7/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal program BSU yang bakal hadir lagi tahun ini.

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan ada beragam program bansos yang akan diberikan kepada masyarakat, termasuk subsidi gaji tersebut.

Baca juga: Karyawan Bakal Dapat Subsidi Gaji Lagi? Ini Kata Kemenkeu

Pada 2020, program BSU menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Saat itu, pekerja mendapatkan Rp 600.000 per bulan atau Rp 2,4 juta selama 4 bulan.

Program subsidi gaji 2020 melibatkan BPJS Ketenagakerjaan karena data penerima subsidi gaji diseleksi oleh instansi tersebut. 

Pada termin pertama penyaluran dengan rentang waktu bulan Agustus hingga Oktober 2020, realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11 persen dengan anggaran Rp 14,7 triliun.

Sementara pada termin kedua realisasi penyaluran sebanyak 12,24 juta atau 98,71 persen dengan anggaran Rp 14,6 triliun. Dengan begitu total realisasi dari kedua termin sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.

Namun pada awal 2021, pemerintah menyampaikan program tersebut dihentikan karena tidak ada alokasi anggaran di APBN 2021.

Baca juga: Penerima Subsidi Gaji Tak Bisa Jadi Peserta Kartu Prakerja