BTN Salurkan Bansos Pemerintah Rp 433,7 Miliar Selama PPKM Darurat

Kompas.com - 19/07/2021, 15:03 WIB
Ilustrasi BTN. Dok. BTNIlustrasi BTN.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan, semenjak diterapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 15 Juli 2021, perseroan telah menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 433,7 miliar.

Sebagaimana diketahui, BTN merupakan salah satu bank yang ditunjuk pemerintah melalui Kemensos untuk menyalurkan bansos ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, penyaluran bansos selama PPKM Darurat terdiri dari bansos dalam bentuk program sembako sebesar Rp 351,647 miliar, yang diterima oleh 586.078 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bansos tunai yang nilainya mencapai Rp 82,128 miliar untuk 130.351 KPM.

“Selama PPKM Darurat ini, kami berusaha untuk membantu pemerintah dalam meringankan beban penderitaan rakyat dengan mendorong penyaluran bansos agar cepat sampai kepada masyarakat, baik itu program sembako ataupun PKH untuk masyarakat,” kata Haru dalam siaran pers BTN, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Kliring Berjangka Indonesia Bukukan Laba Rp 43,9 Miliar pada Semester I-2021

Sejak program bansos diluncurkan pemerintah, BTN telah menjadi mitra Kemensos dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima bantuan.

Jika dihitung sejak awal tahun hingga 15 Juli 2021 perseroan telah menyalurkan program sembako mencapai Rp 1 triliun. Sedangkan untuk PKH atau bansos tunai, dana bantuan yang sudah disalurkan mencapai Rp 531,2 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun wilayah penyaluran bansos BTN terdiri dari 10 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Banyuwangi,

"Sesuai dengan tahapan penyaluran Bansos, data dari Kemensos kami lakukan cleansing, jika tidak valid maka data dikembalikan ke Kemensos, begitu juga jika KPM tidak mencairkan dana bantuannya, maka semua dana kami kembalikan ke Kas Negara," tutur Haru.

Lebih lanjut Haru menilai, penyaluran bansos yang dilakukan perseroan relatif cepat. Ini terefleksikan dengan penyaluran dana ke rekening KPM rata-rata maksimal selama 10 hari.

"Ketika dana tersebut tidak dicairkan oleh KPM, maka sesuai dengan PMK tersebut dan Petunjuk Teknis dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur wajib mengembalikan ke kas Negara maksimal 7 hari setelah mendapatkan instruksi dari Kemensos untuk pengembalian dana,” ucapnya.

Baca juga: Restrukturisasi Utang Waskita Karya Capai Rp 19,3 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.