Revisi PP 109/2012 Dinilai Ancam Industri Tembakau dan Penerimaan Negara

Kompas.com - 19/07/2021, 20:47 WIB
Ilustrasi tembakau kering, yang dapat digunakan untuk membuat pestisida organik. SHUTTERSTOCK/LILY.QIlustrasi tembakau kering, yang dapat digunakan untuk membuat pestisida organik.

Dengan pertimbangan tersebut, dia menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak merevisi PP 109/2012 yang dapat merugikan IHT.

“Apapun yang menjadi latar belakang sebuah kebijakan, hendaknya pertimbangan terhadap kepentingan kesejahteraan bangsa serta keberlangsungan kondisi ekonomi nasional haruslah menjadi pertimbangan yang paling utama di atas kepentingan lainnya,” papar Imaninar.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Makananan dan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPRTMM-SPSI) Sudarto.

Ia bilang, rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 hanya akan menambah beban masyarakat pekerja, bukan hanya di sektor IHT tapi juga periklanan dan penyiaran.

Baca juga: Petani Tembakau Tolak Revisi PP 109 Tahun 2012

Menurutnya, PP tersebut sudah dibuat pemerintahan sebelumnya lewat kajian yang matang dan dapat diterima semua pihak, naik kalangan kesehatan, pekerja maupun pelaku IHT.

Karena itu, sudah semestinya di saat rakyat sedang disibukkan oleh tingginya jumlah anggota keluarga yang sakit maupun meninggal karena terjangkit Covid-19, pemerintah lebih fokus pada penyelamatan rakyat dari bahaya Covid 19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pemerintah seharusnya tetap berupaya maksimal menyelamatkan masyarakat dan tidak membuat gaduh IHT yang amat terdampak oleh pandemi Covid-19,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah sangat diharapkan membuat regulasi terkait IHT dengan memperhatikan eksistensi produk khas Indonesia, kemampaun industri, daya beli masyarakat dan kelangsungan pekerjaan bagi anak-anak bangsa.

Baca juga: Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

“Kami yakin dengan cara ini IHT akan semakin memberi kontribusi bagi negara dan lebih menjamin kelangsungan pekerjaan bagi penghidupan semua pemangku kepentingan dalam industri ini dari hulu hingga hilir,” papar Sudarto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.