Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021, Ini Penjelasan Luhut

Kompas.com - 21/07/2021, 11:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021 menunjukkan penurunan kasus harian Covid-19.

Kendati demikian, pemerintah tetap memutuskan memperpanjang kebijakan tersebut hingga 25 Juli 2021.

Koordinator PPKM Darurat itu mengungkapkan, meski telah terjadi penurunan kasus harian, bukan berarti pengetatan mobilitas masyarakat langsung dilonggarkan seluruhnya.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Asosiasi Mal Minta Relaksasi dan Insentif ke Pemerintah

Namun, perlu dilakukan secara bertahap guna menghindari kembali terjadinya lonjakan kasus yang signifikan.

"Tidak ada juga di dunia ini yang ditutup dua minggu, lalu langsung dibuka, enggak ada. Kalau kita lihat pengalaman di India, Malaysia, dan di mana-mana, kalau dibuka langsung naik lagi eksponensial (kasus Covid-19). Kita enggak mau lagi itu terjadi, karena penularan varian delta ini 7 kali lebih dahsyat daripada varian alpha," jelas Luhut dalam acara B-Talk Kompas TV, Selasa (20/7/2021).

Menurut dia, dalam pengambilan keputusan terkait penanganan Covid-19, termasuk kebijakan PPKM Darurat, pemerintah telah mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak.

Selain itu, memperhatikan pula evaluasi mobilitas masyarakat, baik dari pemantauan langsung maupun menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility, dan Light Night dari NASA.

Oleh sebab itu, Luhut memastikan, kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat telah dipertimbangkan matang-matang dan terukur.

Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, KSPI Khawatir Terjadi PHK Massal

Ia menekankan, meski evaluasi menunjukkan ada penurunan mobilitas masyarakat, namun tidak serta-merta kebijakan pengetatan dilonggarkan sepenuhnya.

"Ada batas gerak maju yang bisa kita lakukan, tidak bisa semua langsung bablas begitu saja. Jadi kita betul-betul harus terukur dalam membuat keputusan, karena sekali saja pemerintah memutuskan, itu punya dampak multiplayer effect yang banyak," kata Luhut.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

BrandzView
Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Whats New
Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Whats New
Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Whats New
Ditanya soal 'Reshuffle', Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Ditanya soal "Reshuffle", Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Whats New
IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi 'Top Gainers' LQ45

IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi "Top Gainers" LQ45

Whats New
Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Spend Smart
Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Whats New
Daftar Harga BBM SPBU Pertamina Terbaru per 1 Februari 2023

Daftar Harga BBM SPBU Pertamina Terbaru per 1 Februari 2023

Whats New
Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Whats New
Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Whats New
Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Rilis
Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Whats New
Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Whats New
Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+