Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021, Ini Penjelasan Luhut

Kompas.com - 21/07/2021, 11:33 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021 menunjukkan penurunan kasus harian Covid-19.

Kendati demikian, pemerintah tetap memutuskan memperpanjang kebijakan tersebut hingga 25 Juli 2021.

Koordinator PPKM Darurat itu mengungkapkan, meski telah terjadi penurunan kasus harian, bukan berarti pengetatan mobilitas masyarakat langsung dilonggarkan seluruhnya.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Asosiasi Mal Minta Relaksasi dan Insentif ke Pemerintah

Namun, perlu dilakukan secara bertahap guna menghindari kembali terjadinya lonjakan kasus yang signifikan.

"Tidak ada juga di dunia ini yang ditutup dua minggu, lalu langsung dibuka, enggak ada. Kalau kita lihat pengalaman di India, Malaysia, dan di mana-mana, kalau dibuka langsung naik lagi eksponensial (kasus Covid-19). Kita enggak mau lagi itu terjadi, karena penularan varian delta ini 7 kali lebih dahsyat daripada varian alpha," jelas Luhut dalam acara B-Talk Kompas TV, Selasa (20/7/2021).

Menurut dia, dalam pengambilan keputusan terkait penanganan Covid-19, termasuk kebijakan PPKM Darurat, pemerintah telah mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak.

Selain itu, memperhatikan pula evaluasi mobilitas masyarakat, baik dari pemantauan langsung maupun menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility, dan Light Night dari NASA.

Oleh sebab itu, Luhut memastikan, kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat telah dipertimbangkan matang-matang dan terukur.

Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, KSPI Khawatir Terjadi PHK Massal

Ia menekankan, meski evaluasi menunjukkan ada penurunan mobilitas masyarakat, namun tidak serta-merta kebijakan pengetatan dilonggarkan sepenuhnya.

"Ada batas gerak maju yang bisa kita lakukan, tidak bisa semua langsung bablas begitu saja. Jadi kita betul-betul harus terukur dalam membuat keputusan, karena sekali saja pemerintah memutuskan, itu punya dampak multiplayer effect yang banyak," kata Luhut.

"Jadi kita lihat, yang paling banyak menguntungkan itu kita sekarang langsung buka atau tunggu seminggu, akhirnya kami exercise semua, dan kami menyarankan untuk kita tunggu seminggu," lanjut dia.

Ia menyatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM Darurat dan akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo pada 25 Juli guna menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

Luhut pun memperkirakan, perpanjangan PPKM Darurat akan memberikan dampak positif terhadap penurunan penularan Covid-19 di Jawa dan Bali.

Baca juga: Omzet UMKM Diprediksi Anjlok 80 Persen akibat Perpanjangan PPKM Darurat

Hal itu tercermin dari sejumlah daerah yang sudah mulai menunjukkan penurunan level dari 4 ke 3 dan seterusnya.

"Kalau semua berjalan baik, nanti akan banyak daerah di Jawa dan Bali yang levelnya itu dari 4 ke 3, bahkan mungkin ke level 2. Seperti ada daerah di Jawa Tengah sudah ada yang bisa level 2, tapi kita enggak mungkin langsung umumkan, karena nanti takutnya euforianya, lalu naik lagi. Jadi kami ingatkan (pemdanya), pelan-pelan buka," papar dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com