PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021, Ini Penjelasan Luhut

Kompas.com - 21/07/2021, 11:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Dok. Humas Kemenko Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021 menunjukkan penurunan kasus harian Covid-19.

Kendati demikian, pemerintah tetap memutuskan memperpanjang kebijakan tersebut hingga 25 Juli 2021.

Koordinator PPKM Darurat itu mengungkapkan, meski telah terjadi penurunan kasus harian, bukan berarti pengetatan mobilitas masyarakat langsung dilonggarkan seluruhnya.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Asosiasi Mal Minta Relaksasi dan Insentif ke Pemerintah

Namun, perlu dilakukan secara bertahap guna menghindari kembali terjadinya lonjakan kasus yang signifikan.

"Tidak ada juga di dunia ini yang ditutup dua minggu, lalu langsung dibuka, enggak ada. Kalau kita lihat pengalaman di India, Malaysia, dan di mana-mana, kalau dibuka langsung naik lagi eksponensial (kasus Covid-19). Kita enggak mau lagi itu terjadi, karena penularan varian delta ini 7 kali lebih dahsyat daripada varian alpha," jelas Luhut dalam acara B-Talk Kompas TV, Selasa (20/7/2021).

Menurut dia, dalam pengambilan keputusan terkait penanganan Covid-19, termasuk kebijakan PPKM Darurat, pemerintah telah mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, memperhatikan pula evaluasi mobilitas masyarakat, baik dari pemantauan langsung maupun menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility, dan Light Night dari NASA.

Oleh sebab itu, Luhut memastikan, kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat telah dipertimbangkan matang-matang dan terukur.

Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, KSPI Khawatir Terjadi PHK Massal

Ia menekankan, meski evaluasi menunjukkan ada penurunan mobilitas masyarakat, namun tidak serta-merta kebijakan pengetatan dilonggarkan sepenuhnya.

"Ada batas gerak maju yang bisa kita lakukan, tidak bisa semua langsung bablas begitu saja. Jadi kita betul-betul harus terukur dalam membuat keputusan, karena sekali saja pemerintah memutuskan, itu punya dampak multiplayer effect yang banyak," kata Luhut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.