Pemerintah Berencana Hapus PPnBM, Diganti oleh PPN 25 Persen

Kompas.com - 21/07/2021, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Klausul kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Beleid tersebut kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR RI.

Baca juga: Pemerintah Berencana Lebur PPnBM dengan PPN

Pasal 7A RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5 persen atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25 persen untuk barang mewah.

Tarif PPN tertinggi itulah yang akan mengakomodir pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini.

Dalam Naskah Akademik RUU KUP disebutkan, implementasi perubahan skema pengenaan PPnBM atas penyerahan barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah menjadi pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan melalui dua tahapan.

Tahap pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Terhadap BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor akan tetap dikenakan PPnBM.

Tahap kedua, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Artinya, pada tahapan ini kendaraan bermotor tak lagi dibanderol PPnBM.

Pemerintah meyakini, perubahan PPnBM menjadi PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan prosentase peningkatan tarif PPN.

Selisih penerimaan negara akibat peralihan skema pengenaan pajak terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah dan yang berupa kendaraan bermotor akan terkompensasi apabila terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dikenakan tarif PPN 25 persen.

Sebagai informasi dengan aturan yang berlaku saat ini, PPnBM terutang hanya satu kali, yakni pada saat penyerahan BKP oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut, atau saat impor BKP mewah.

Sementara PPN, terutang pada setiap rantai penyerahan BKP selama pengusaha atau pihak penjual merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Dus, meski tarif PPN 25 persen lebih rendah dibandingkan beberapa tarif berjenjang PPnBM, tapi pungutan PPN akan lebih sering.

Baca juga: Hingga Agustus 2021, Avanza dkk Masih Dapat Diskon PPnBM 100 Persen

Halaman:
Sumber


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kondisi Ekonomi 2023, Jokowi Optimistis Tapi Tetap Waspada dan Hati-hati

Kondisi Ekonomi 2023, Jokowi Optimistis Tapi Tetap Waspada dan Hati-hati

Whats New
Visa dan Bank UOB Umumkan 2 Pemenang Grand Prize Nonton Piala Dunia di Qatar

Visa dan Bank UOB Umumkan 2 Pemenang Grand Prize Nonton Piala Dunia di Qatar

Whats New
Luhut Pastikan Masyarakat yang Membeli Motor Listrik Akan Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta

Luhut Pastikan Masyarakat yang Membeli Motor Listrik Akan Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta

Whats New
Menghitung Konversi Ton ke Kuintal

Menghitung Konversi Ton ke Kuintal

Whats New
Jokowi Ingatkan Hati-hati ke Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi, Ada Apa?

Jokowi Ingatkan Hati-hati ke Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi, Ada Apa?

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Whats New
Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Whats New
Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Whats New
BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

Whats New
Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Whats New
RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Whats New
Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Earn Smart
Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.