Update Aturan Perjalanan di Masa Perpanjangan PPKM

Kompas.com - 21/07/2021, 18:38 WIB
Perugas Kepolisian dan TNI menjaga penyekatan jalan di pusat Kota Tasikmalaya saat PPKM Darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPerugas Kepolisian dan TNI menjaga penyekatan jalan di pusat Kota Tasikmalaya saat PPKM Darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aturan terkait perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian selama masa perpanjangan PPKM hingga 25 Juli 2021, masih mengikuti aturan masa libur Idul Adha.

Hal itu mengacu pada ketentuan dari Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H Dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Mulai hari ini sampai 25 Juli 2021, aturan dari Kemenhub tentang perjalanan orang dalam negeri masih mengikuti ketentuan dari SE Satgas terkait dengan pembatasan masyarakat selama libur Idul Adha yang berlaku pada 17-25 Juli 2021,” ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Memahami Kalimat Jokowi Ketika Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat

Ia menjelaskan, untuk menindaklanjuti SE Satgas Penanganan Covid-19, Kemenhub telah mengeluarkan aturan untuk masing-masing moda transportasi.

Terdiri dari SE Nomor 51 Tahun 2021 tentang transportasi darat, SE Nomor 52 Tahun 2021 tentang transportasi laut, SE Nomor SE 53 Tahun 2021 tentang transportasi udara, dan SE Nomor 54 Tahun 2021 perkeretaapian.

“Keempat SE tersebut sudah mulai berlaku sejak 19-25 Juli 2021 sebagai petunjuk pelaksanaan perjalanan menggunakan transpostasi umum di semua moda, baik di moda udara, laut, darat dan kereta api dan juga untuk kendaraan pribadi,” jelas Adita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara umum keempat SE tersebut mengatur syarat perjalanan baik antar kota maupun di kawasan aglomerasi. Di mana hanya masyarakat masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak yang diperbolehkan melakukan perjalanan.

Adapun keperluan mendesak yang dimaksud yakni pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, serta pengantar jenazah non covid dengan pengantar maksimal 5 orang.

Sementara bagi masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal, saat melakukan perjalanan wajib membawa dan menunjukkan dokumen seperti Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari pemda setempat.

Selain itu dapat pula dengan menunjukkan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal Eselon 2 dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X