Hingga 16 Juli, Realisasi Program PEN Capai Rp 277,36 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 277,36 triliun hingga 16 Juli 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi setara dengan 37,2 persen dari pagu Rp 744,75 triliun.

“Program PEN ini sampai dengan tanggal 16 Juli penyerapannya sudah 37,2 persen dari pagu baru sebesar Rp 744,75 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Sepanjang 2020, Realisasi Program PEN Hanya 82,83 Persen

Bendahara negara ini merinci, realisasi klaster kesehatan mencapai 25,2 persen atau Rp 54,10 triliun dari pagu Rp 214,95 triliun. Klaster perlindungan sosial telah terealisasi Rp 82,22 triliun atau 43,8 persen dari Rp 187,84 triliun.

Adapun program prioritas Rp 44,44 triliun atau 37,7 persen dari pagu Rp 117,94 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 51,53 triliun atau 32 persen dari pagu Rp161,2 triliun.

"Sementara klaster insentif usaha sebesar Rp 45,07 triliun atau 71,7 persen dari pagu Rp 62,83 triliun," tutur dia.

Asal tahu saja, pemerintah menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 744,75 triliun dari sebelumnya Rp 699,43 triliun.

Anggaran perlindungan sosial dan kesehatan naik paling tinggi. Sedangkan anggaran di tiga klaster lainnya, yakni insentif usaha, program prioritas, serta dukungan UMKM dan korporasi relatif sama.

Anggaran perlindungan sosial naik dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun. Sementara bantuan kesehatan naik dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menghitung, kenaikan anggaran PEN membutuhkan tambahan anggaran Rp 55,21 triliun. Untuk itu, pihaknya akan meminta refocusing anggaran pada setiap kementerian/lembaga.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Pemerintah Tambah Anggaran PEN Rp 225,4 Triliun

"Tambahan Rp 55,21 triliun kita peroleh dari refocusing berbagai belanja K/L. K/L mengalami refocusing tahap keempat dan kami juga tetap menjaga defisit tidak melebihi apa yang sudah ada di UU APBN," beber Ani.

Selain refocusing, pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020. Besaran SAL yang digunakan adalah Rp 186,67 triliun untuk belanja negara tahun 2021 dan mengurangi penerbitan surat utang.

"Besaran penggunaan SAL tahun 2020 yang kita lakukan untuk tahun 2021 sebesar Rp 186,67 triliun, yang sudah dialokasikan dan termasuk sudah dalam APBN Rp 15,8 triliun. Tambahan penggunaan SAL untuk mengurangi utang sebesar Rp 150,8 triliun," pungkas dia.