Luhut Geram Terlalu Banyak Laptop Impor untuk Pendidikan

Kompas.com - 23/07/2021, 03:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan penggunaan produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah mencapai Rp 17 triliun ada 2024.

Luhut mengatakan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) di bidang pendidikan, khususnya produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih sangat rendah dibandingkan produk impor.

"Jadi selama 4 tahun ke depan, itu kita akan belanjakan segitu banyak. Kita mau sebanyak mungkin, secara bertahap, itu (produknya) kita buat di dalam negeri," kata Luhut dilansir dari Antara, Jumat (23/7/2021).

Untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbud Ristek dan pemerintah daerah (pemda) untuk pengadaan laptop sebanyak 431.730 unit yakni senilai Rp 3,7 triliun.

Baca juga: Minat Daftar CPNS Petugas Avsec Bandara? Ini Besaran Gaji Per Bulannya

Jumlah tersebut terdiri atas 189.165 unit (sekitar Rp 1,3 triliun) melalui APBN 2021 dan 242.565 unit (sekitar Rp 2,4 triliun) melalui DAK fisik pendidikan.

"Saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun," katanya.

Luhut menuturkan, saat ini terdapat enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 25 persen dan telah dapat memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbud Ristek dan Pemda ada 2021.

Tercatat, kesiapan produksi laptop dalam negeri sebesar 351.000 unit ada September 2021 dan total sebanyak 718.100 unit pada November 2021.

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Polisi Berpangkat Jenderal?


Lebih lanjut, pemerintah juga telah memetakan kebutuhan produk TIK untuk tahun anggaran 2021-2024. Misalnya, kebutuhan laptop hingga 2024 mencapai 1,3 juta unit, access point mencapai 99 ribu unit, hingga LCD proyektor yang mencapai 99 ribu unit.

"Kita berharap makin banyak nanti yang diproduksi di dalam negeri sejalan dengan dana yang Kemendikbud punya dan juga nanti kita akan bikin aturan lagi supaya sebanyak mungkin digunakan. Dan kita akan batasi impor-impor dari luar," katanya.

Oknum importir

Luhut juga mengingatkan pemerintah akan tegas memberantas praktik impor yang dilakukan sejumlah oknum. Menurut dia, impor seharusnya tidak perlu dilakukan ketika kapasitas di dalam negeri mumpuni untuk bisa memproduksi produk serupa.

"Ini (belanja produk dalam negeri) kita betul-betul dorong. Jadi tidak boleh kita mengimpor-impor padahal kita bisa produksi sendiri. Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain di sini," tegasnya.

Baca juga: PPKM Level 4 hingga 25 Juli, Luhut: Mohon Bersabar....

Untuk bisa memenuhi target belanja produk TIK dalam negeri, Luhut mengatakan Pemda juga berkewajiban untuk mengalokasikan DAK fisik pendidikan untuk membeli produk dalam negeri sebagaimana dilakukan Kemendikbud Ristek untuk membelanjakan laptop PDN.

Selain itu, pemerintah juga akan berupaya mempersiapkan kemampuan riset dalam negeri untuk meningkatkan kandungan TKDN agar dapat memproduksi laptop Merah Putih mulai dari desain hingga pengembangannya.

Luhut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun industri TIK di dalam negeri agar tak perlu impor lagi.

"Jadi makin banyak kita kembangkan produk-produk dalam negeri di (bidang) teknologi informasi, misal bikin server, software, pada akhirnya nanti kita produksi sendiri saja. Jadi tidak perlu mesti impor-impor lagi," kata Luhut.

Baca juga: Apa Itu Komunis: Definisi, Ciri, Sistem Ekonomi, dan Contoh Negara

Menurut Luhut, kondisi pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa selama ini Indonesia banyak tergantung ada negara lain. Pandemi menyadarkan Indonesia untuk bisa menggenjot kemampuan dalam negeri.

"Sekarang dengan pandemi, kita mulai menggeser produk-produk dalam negeri kita supaya tidak tergantung dan ternyata bisa. Ini saya kira langkah yang bagus," ujar Luhut.

Kendati demikian ia menyebut masih ada pihak-pihak yang ingin mengambil untung sendiri dengan impor. Meski tidak membenci impor, ia mengingatkan bahwa kini saatnya Indonesia memenuhi kebutuhan sendiri.

"Tapi masih ada mental-mental yang enggak jelas yang masih ingin melihat produk-produk luar negeri, Sudah cukuplah itu. Tentu juga tidak 100 persen kita penuhi kebutuhan kita tapi janganlah persentasenya rendah sekali itu buatan dalam negeri," kata Luhut.

Baca juga: BLT Subsidi Gaji 2021 Cair Lagi, Ini Kriteria Lengkap Penerimanya

Ia mengungkapkan ITB, ITS dan UGM saat ini telah bekerja sama dengan industri TIK dalam negeri membentuk konsorsium untuk memproduksi tablet dan laptop "Merah Putih" dengan merek Dikti Edu.

"Saya kira zamannya Menteri Nadiem (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) elok kalau ini sudah mulai diluncurkan," ujar Menko Luhut.

Selain itu ia menegaskan industri wajib melakukan offset agreement untuk meningkatkan R&D (riset dan pengembangan), dengan mengikutsertakan vokasi dan pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kontrak pemesanan.

Pemerintah pun tengah berupaya membangkitkan industri TIK dalam negeri melalui berbagai program, antara lain penyediaan akses pasar, penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, peningkatan kapasitas SDM, bekerja sama dengan sekolah vokasi, perguruan tinggi, dan industri, serta akses permodalan.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Whats New
Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Whats New
Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Spend Smart
Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Whats New
Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Whats New
Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.