Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Usaha Bangkrut Akibat Pandemi, Bagaimana Status NPWP Saya?

Kompas.com - 23/07/2021, 10:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dear, Tanya-tanya Pajak...

Saya pemilik tempat makan di kawasan wisata Lombok. Sejak pandemi Covid-19 usaha saya berhenti total sehingga tidak bisa menjalankan bayar pajak dan lapor SPT seperti sebelumnya.

Kalau terus menerus seperti ini, apakah NPWP saya masih aktif? Jika sudah tidak, bagaimana cara mengaktifkannya kembali NPWP bila kelak saya ingin memulai usaha lagi?

Terima kasih.

~Iqbal, di Mataram~

 

Jawaban:

Salaam, Pak Iqbal.

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas atau tanda pengenal wajib pajak yang berlaku selamanya. Namun, ada kondisi tertentu yang bisa membuat NPWP dinonaktifkan atau bahkan dihapus.

Sesuai ketentuan, salah satu kondisi yang bisa menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk menonaktifkan wajib pajak (wajib pajak nonefektif) adalah wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak selama dua tahun berturut-turut.

Baca juga: Mangkir Lapor SPT dan Dapat Surat Panggilan Pemeriksaan Pajak, Harus Bagaimana?

Bahkan, kantor pajak dapat menghapus sepenuhnya NPWP ketika pemiliknya tidak melakukan aktivitas perpajakan sebagaimana mestinya selama periode tertentu.

Dalam kasus Anda, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tidak dilakukan sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Dihitung dari kasus pertama wabah ini, Maret 2020, rentang waktunya belum sampai dua tahun.

Karena itu, Anda seharusnya masih tercatat sebagai wajib pajak dan NPWP Anda juga masih aktif. Kecuali, kondisi ini berlanjut hingga Maret 2022, dengan catatan pada kurun waktu itu sama sekali tidak ada aktivitas perpajakan menggunakan NPWP Anda.

Namun, Anda sebaiknya mencari informasi langsung ke kantor pajak setempat untuk memastikan apakah NPWP Anda masih aktif, non-aktif, atau bahkan sudah dihapus. 

Baca juga: Pensiun Dini lalu Dikontrak Kerja lagi di Perusahaan yang Sama, Bagaimana Perhitungan dan Lapor SPT Pajaknya?

Jika NPWP sudah non-aktif, Anda dapat mengajukan permohonan aktivasi kembali NPWP. Walaupun, otoritas pajak sebenarnya punya kewenangan untuk mengaktifkan kembali NPWP tanpa harus menunggu permohonan, ketika menemukan bukti bahwa wajib pajak menjalankan aktivitas usahanya kembali.

Adapun bila NPWP ternyata sudah dihapus, Anda perlu mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh NPWP baru. Atau, bisa juga NPWP baru diberikan oleh kantor pajak terkait dengan temuan bukti ada aktivitas perpajakan kembali dari identitas yang NPWP-nya telah dihapus sebelumnya.

Konsekuensi dan sanksi

Hal yang juga perlu Anda perhatikan adalah konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usia Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usia Pemilu?

Whats New
Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Whats New
Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Whats New
Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com