Bansos Mulai Dibagikan, Luhut: Jangan Sampai Ada Data Fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menekankan, efektivitas penerapan perpanjangan PPKM hingga 25 Juli 2021, bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, ia minta bansos disalurkan dengan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Luhut kepada para menteri dan gubernur di wilayah Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (22/7/2021).

Baca juga: PPKM Level 4 hingga 25 Juli, Luhut: Mohon Bersabar....

Ia mengatakan, adanya bansos akan membuat masyarakat merasa terjamin terhadap kebutuhan pangan dan lain-lain, sehingga dapat mengurangi mobilitas.

"Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," kata Luhut seperti dikutip dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Menurut dia, saat ini pemerintah melalui PT Pos Indonesia dan jaringan bank yang tergabung dalam Himbara sudah mulai menyalurkan bansos tunai dan bantuan beras dari Bulog.

Luhut juga menekankan bahwa bansos penting bagi masyarakat yang positif Covid-19 dan tengah di karantina.

"Bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimana pun harus kita bantu dengan bansos ini, jangan sampai kepala keluarga dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan. Saya kira penting mendapat perhatian kita," papar dia.

Baca juga: Luhut Geram Terlalu Banyak Laptop Impor untuk Pendidikan

Adapun dalam penyaluran bansos tunai dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM), jaringan bank Himbara dan PT Pos Indonesia meminta untuk pemerintah daerah turut terlibat dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi, sehingga bisa dibagikan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Menindaklanjuti hal itu, Luhut pun meminta untuk dinas sosial dan pemerintah daerah bisa memanfaatkan kesempatan kali ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos.