KILAS

Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran

Kompas.com - 24/07/2021, 08:15 WIB

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menugaskan pejabat tinggi dari kedua negara untuk membahas lebih lanjut secara teknis konsep One Channel System (OCS) yang telah disepakati kedua pemimpin negara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, usulan Pemerintah Indonesia terkait konsep OCS dan pengklasifikasian jabatan masih perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara.

“Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf pembaharuan atau Memorandum of Understanding (MoU) Domestik Indonesia–Malaysia memakan waktu cukup lama" ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Anwar mengatakan hal itu saat memimpin pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia, yakni Delegasi Pembahasan MoU Employment and Protection of Domestic Workers in Malaysia secara virtual, Jumat.

Pembahasan lebih lanjut terkait konsep OCS akan dilakukan setelah kesepakatan kedua negara dicapai dalam pertemuan bilateral itu.

Baca juga: Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan

Sebelumnya, pembahasan draf MoU yang disampaikan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak September 2016 mengalami stagnasi.

Terkait lamanya progres pembahasan draf MoU tersebut, Anwar mengatakan, Pemerintah RI telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Malaysia guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi pending issues selama ini dalam pembahasan draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia–Malaysia.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah RI diwakili Kemenaker, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Perwakilan RI, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Sementara, Pemerintah Malaysia diwakili Kementerian Sumber Manusia Malaysia (KSM) dan Kemenlu.

Membahas tujuh poin penting

Anwar mengungkapkan, terdapat tujuh poin penting yang dibahas perwakilan Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.

Baca juga: Kemenaker Nonaktifkan Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Whats New
OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

Whats New
Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Whats New
Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Rilis
Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Whats New
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Whats New
Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Whats New
Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Whats New
Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Whats New
Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Whats New
BCA Mobile Gangguan, Manajemen Pastikan Layanan Sudah Kembali Normal

BCA Mobile Gangguan, Manajemen Pastikan Layanan Sudah Kembali Normal

Whats New
Membandingkan Biaya Admin BRI, BCA, Bank Mandiri, hingga BNI

Membandingkan Biaya Admin BRI, BCA, Bank Mandiri, hingga BNI

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.