Menyoal Percepatan Vaksinasi, setelah Presiden Tak Bisa Temukan Obat buat Pasien Covid-19 di Apotek

DALAM sidak ke salah satu apotek di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/7/2021) petang, Presiden Joko Widodo mendapati bahwa obat antivirus Oseltamivir dan Favipiravir sedang kosong. Dua obat itu dipakai juga untuk penanganan pasien Covid-19.

Presiden lalu menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan dilapori kalau obat tersedia di Kimia Farma (KF) Bogor.

Saya yakin kondisi lapangannya memang seperti yang ditemukan Presiden. Ini juga berdasarkan pengalaman saya kesulitan mencari antivirus bagi beberapa kerabat, termasuk ke apotek yang dikunjungi Presiden.

Baca juga: Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari ke Mana?

Saya akhirnya bisa membeli Favipiravir, dibantu oleh kenalan yang kompeten.

Jumlah kasus aktif (JKA)

Temuan Presiden tersebut semakin menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat vaksinasi. Terlebih lagi, situasi pelayanan kesehatan (yankes) kita sudah sangat berat, sebagaimana data dan analisis yang akan saya uraikan di bawah ini.

Saya mulai dengan melihat data JKA. Data ini sangat krusial bagi keputusan yankes, mulai dari penyediaan rumah sakit (RS), obat, oksigen, serta—lebih penting lagi—dokter dan tenaga medis lainnya.

Datanya saya ambil dari laman Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Karena data time series JKA untuk periode 1 Juni 2021-24 Juli 2021 tidak ditampilkan di laman resmi, saya juga merujuk ke salah satu laman Wikipedia yang mengunggah data dimaksud. Sumber laman ini adalah data harian KPC PEN, yang angkanya akurat pula untuk data pada kurun 22-24 Juli 2021.

Pada 1 Juni 2021, JKA tercatat sebanyak 101.325. Angka ini melonjak drastis menjadi 574.135 pada 24 Juli 2021.

Selama Juni 2021, kita perlu waktu 26 hari untuk "menaikkan" JKA sebanyak 100.000. Setelah itu, kita butuh waktu 8 hari dan terakhir hanya 3 hari. JKA menembus 500.000 pada 16 Juli 2021. Jadi, JKA berakselerasi dengan sangat cepat.

Akselerasi tersebut jelas memberi tekanan yang besar terhadap sistem yankes. Mari kita lihat kondisinya dari jumlah tempat tidur RS.

Saya cek ke materi presentasi Menko Luhut B Pandjaitan pada 6 Juli 2021, ternyata data jumlah tempat tidur tidak ditampilkan. Namun, pada 31 Agustus 2020, Bappenas menyebut Indonesia memiliki tempat tidur RS sebanyak 276.525 atau 1,33 per 1.000 penduduk.

Per 21 Januari 2021, tempat tidur yang dialokasikan bagi pasien Covid-19 adalah 81.032. Ini menurut Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Prof Abdul Kadir, yang juga menyebut jumlah RS sebanyak 2.979.

Pada 21 Juli 2021 juru bicara Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan jumlah tempat tidur Covid-19 sejak 17 Mei 2021 telah bertambah 45.592 menjadi 124.747. Artinya, jumlah sebelumnya adalah 79.155.

Dari jumlah yang baru tersebut, 91.787 tempat tidur sedang dipakai merawat pasien Covid-19. Disebutkan juga, 990 dari 3.083 RS sudah ditetapkan sebagai RS Covid-19.

Kita bisa melihat bahwa data dari kedua pejabat Kemenkes tersebut tidak klop, karena terdapat diskrepansi 104 RS dan 1.877 tempat tidur. Diskrepansi ini tentu membuat data bed occupancy rate (BOR) diragukan.

Terlebih lagi, ketika data dari jubir Kemenkes dihitung dengan asumsi pemakaian tempat tidur yang konstan, maka BOR sekarang hanya 73-74 persen. Jika benar demikian, mengapa sebagian penderita Covid-19 kesulitan mendapat tempat tidur RS?

Saya belum tahu berapa BOR yang riil. Yang jelas, JKA sudah mencapai dua kali lipat dari jumlah tempat tidur, dan minimal 4,5 kali lipat dari jumlah tempat tidur Covid-19. Karena itu, tidak heran jika banyak laporan kesulitan mendapatkan RS.

Bagaimana dengan jumlah dokter? Kondisinya lebih memprihatinkan.