Kemenkop UKM dan KPPU Perpanjang Nota Kesepahaman Pengawasan Kemitraan

Kompas.com - 26/07/2021, 16:51 WIB
Menkop Teten Masduki DOKUMENTASI HUMAS KEMENKOP UKMMenkop Teten Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Bidang Pengawasan Kemitraan.

Kedua belah pihak melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman sebagai perpanjangan nota kesepahaman yang sebelumnya telah terjalin sejak tahun 2016.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini melingkupi pembentukan satuan tugas, pertukaran data dan informasi, bantuan ahli atau narasumber, koordinasi, advokasi, sosialisasi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Baca juga: Kemenkop UKM Targetkan Penerima BPUM Capai 1,5 Juta UMKM di Bulan Ini

“KPPU menyadari dalam pelaksanaan tugas kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM, kami tidak dapat bekerja sendiri. Itulah sebabnya hari ini kami melakukan permintaan kepada bapak Menteri Koperasi dan UKM (Teten Masduki) untuk perpanjangan nota kesepahaman yang sebelumnya telah terjalin sejak 2016,” ujar Ketua Umum KPPU Kodrat Wibowo usai penandatanganan secara virtual, Senin (26/7/2021).

Dia memaparkan, tujuan komitmen ini adalah sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedua belah pihak dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang operasional serta memberikan kejelasan informasi guna mempermudah proses komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan KPPU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Langkah ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku UMKM yang bermitra dengan usaha besar untuk dapat melaksanakan persaingan yang sehat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Teten.

Baca juga: UMKM Terimbas PPKM Darurat, Ini yang Dilakukan Kemenkop UKM

Teten menilai, langkah strategis ini juga diambil untuk mendukung PP Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan mandat UU Cipta Kerja, ditunjang oleh Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM.

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, kemitraan Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Besar telah diatur dalam pasal khusus yang mencakup pendanaan cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif, pengadaan sarana prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku dan penolong, kemasan, perizinan dan keringanan tarif sarana prasarana, fasilitasi dalam memenuhi persyaratan pembiayaan, serta memperoleh dana, tempat usaha, atau Pengadaan Barang dan Jasa untuk pemerintah.

Oleh sebab itu, lanjut dia, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini diharapkan dapat mendorong transformasi pelaku koperasi dan UMKM meliputi transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dan inovasi, transformasi ke rantai pasok dan ekspor, serta transformasi koperasi modern.

“Diharapkan UMKM dapat terhubung kedalam rantai pasok. Ini menjadi penting agar usaha kecil mikro dapat menjadi mitra usaha menengah besar sehingga jika usaha besar berkembang, UMKM juga akan ikut berkembang,” tegas Teten.

Baca juga: Kemenkop UKM Akan Optimalkan Lembaga Bantuan Hukum untuk UMKM

Dia menambahkan, target-target besar ini, bisa dicapai dengan kerja sama berbagai pihak melalui pendampingan, pengawasan, advokasi dan sosialisasi, serta peningkatan literasi dan pengetahuan Koperasi dan UMKM.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Whats New
Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Whats New
Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Rilis
Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Whats New
Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Whats New
IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Rilis
Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Whats New
Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Whats New
Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Whats New
Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Whats New
Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Whats New
Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.