Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indef Nilai PPKM Perlu Diterapkan hingga Kasus Covid-19 Melandai

Kompas.com - 26/07/2021, 17:10 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik level 4 maupun level 3 hingga 2 Agutus 2021.

Kebijakan tersebut pun di nilai tepat untuk menangani pandemi Covid-19.

Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat memang perlu dilanjutkan pemerintah, karena pemulihan kesehatan merupakan prioritas dalam penanganan pandemi.

Baca juga: KSPI Minta Kemenaker Segera Rilis Aturan Jam Kerja Karyawan Selama PPKM Level 4

"Jadi PPKM ini memang harus lanjut, lockdown ini harus tetap dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Jadi panglima perang pandemi ini adalah sektor kesehatan bukan ekonomi," ujar Esther dalam webinar Indef, Senin (26/7/2021).

Ia mengatakan, ekonomi memang menjadi sektor penting, tetapi bukan berarti harus diutamakan.

Sebab jika ekonomi menjadi prioritas tetapi kasus Covid-19 terus meningkat, maka perekonomian pun akan semakin sulit untuk pulih.

"Jadi percuma, seberapa pun banyaknya nanti dana dan energi yang dikeluarkan itu akan mubazir," imbuh dia. 

Terlebih, lanjut Esther, Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebanyak 3,1 juta kasus.

Baca juga: Simak, Ini Jadwal Operasional Pasar Rakyat di Wilayah Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Tertinggi dibandingkan Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Singapura.

Oleh sebab itu, kata dia, ibarat orang sakit ketika sudah dalam kondisi yang parah, maka yang diperlukan adalah bed rest atau istirahat agar kondisi bisa segera pulih kembali.

"Maka lockdown atau PPKM atau PSBB ini harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 melandai," ungkap Esther.

Menurut dia, kebijakan pembatasan mobilitas merupakan hal yang tepat, terbukti dari melihat pemerintah China menangani pandemi Covid-19 ketika pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan pada akhir 2019 lalu.

Ia bilang, kala itu pemerintah China segera menerapkan lockdown total kawasan Wuhan, di mana transportasi umum maupun pribadi di larang untuk beroperasi, serta asyarakat pun diwajibkan menggunakan masker.

Baca juga: Asosiasi Pedagang Pasar Apresiasi Pelonggaran PPKM

Risikonya adalah ekonomi negara Tirai Bambu itu memang terganggu pada kuartal I-2020 hingga tercatat turun tajam ke -6,8 persen. Namun, seiring mampu dikendalikannya penularan virus, ekonominya pun kini kembali pulih.

"Sekarang pun mereka sudah bisa buka masker. Ini adalah contoh pemerintah China yang pada saat awal pandemi sigap lakukan lockdown ketat," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Esther, dalam mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan tingginya laju transmisi virus corona, pemerintah tak perlu ragu. Lantaran hal utama yang perlu ditangani adalah persoalan kesehatan.

"Jadi jangan takut pemerintah kalau lakukan lockdown, panglima pandemi ini sektor kesehatan bukan ekonomi," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com