PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

Kompas.com - 26/07/2021, 19:21 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menyesuaikan skema kerja pegawai pada wilayah kriteria PPKM level 3 dan 4 di Jawa dan Bali.

Hal ini sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang sampai dengan 2 Agustus 2021.

Nantinya, hanya sebesar 10 persen yang diizinkan bekerja di kantor atau work from office (WFO) untuk wilayah PPKM level 4. Sisanya, para PNS diarahkan untuk bekerja dari rumah atau WFH.

Baca juga: Sebelum Tahap SKD, Pelamar CPNS Bisa Ikuti Simulasi CAT BKN

Sementara untuk wilayah PPKM level 3 diterapkan 25 persen WFO dan 75 persen WFH.

Sedangkan, wilayah yang tidak termasuk kriteria level 4 dan 3 tetap mengacu pada Surat Edaran BKN Nomor 20/SE/IX/2020 tanggal 11 September 2020.

"Sejak awal penerapan PPKM, BKN sudah mengalihkan seluruh pelayanan tatap muka menjadi pelayanan elektronik, kami juga sudah lampirkan kontak layanan online di masing-masing Unit Kerja BKN melalui kanal informasi BKN," kata Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono dalam keterangan tertulis, Senin, (26/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Paryono menuturkan, segala bentuk kegiatan yang mengumpulkan banyak orang termasuk perjalanan dinas dihentikan sementara selama masa PPKM.

Sementara, khusus pegawai yang mempunyai tugas sebagai tenaga kesehatan tetap masuk secara bergantian.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Penerbangan Domestik

Ia menambahkan, pimpinan unit kerja dapat menugaskan pegawai untuk bekerja di kantor dengan ketentuan alasan yang penting dan mendesak serta harus mempertimbangkan domisili, usia pegawai, riwayat kesehatan, pegawai yang pergi pulang kerja menggunakan sarana transportasi umum, jenis pekerjaan, kompetensi, dan kedisiplinan. 

Adapun penyesuaian skema kerja ini berdasarkan Nota Dinas BKN Nomor 155/KP.12/ND/A/2021 tentang Penyesuaian sistem kerja pegawai pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Covid-19 di lingkungan BKN yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2021 dan berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang PPKM level 4 mulai hari ini hingga 2 Agustus 2021.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (25/7/2021) malam.

Perpanjangan PPKM, kata Jokowi, dilakukan dengan sejumlah penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati.

Baca juga: Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.