Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Kompas.com - 26/07/2021, 20:44 WIB
ilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran thikstockphotosilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha menilai, ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.

Hal itu terdiri dari kapasitas fikal yang sempit, kapasitas birokrasi dan komitmen politik yang bergerak lambat, sera pola penyerapan anggaran di akhir periode.

Ia menjelaskan, kapasitas fiskal yang sempit menjadi penyebab pertama dari rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda). Selain itu di dorong pula dengan masih banyaknya anggaran yang mengendap di perbankan.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

"Sehingga implementasi penyaluran hingga ke level daerah menjadi tidak cukup efektif," ujarnya dalam webinar Indef, Senin (26/7/2021).

Pandemi yang menghantam sisi kesehatan dan sosial-ekonomi juga membuat pemda menjadi berhati-hati untuk menggunakan dan merelokasi anggarannya. Hal ini guna memastikan kemampuan fiskal tetap terjaga hingga masa pandemi berakhir.

Persoalan kedua yakni kapasitas birokrasi dan komitmen politik yang beragam di daerah sehingga membuat rendahnya penyaluran dan penyerapan anggarannya. Pemda harus mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk dapat merelokasi anggarannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, pemerintah memiliki pola penyerapan anggaran yang cukup besar di akhir periode anggaran, baik di pusat dan daerah. Kondisi ini dinilai turut memperlambat penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.

"Penyerapan anggaran sampai saat ini baik di pusat dan daerah banyaknya di akhir periode, ini beberapa hal yang menjadi catatan," pungkasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Tambah Anggaran Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, terdapat 19 provinsi yang bermasalah dalam penyerapan anggaran kesehatan, salah satunya terkait insentif tenaga kesehatan.

Ia menduga, beberapa kepala daerah bahkan tak tahu soal realisasi anggaran penanganan Covid-19.

"Kami beberapa kali ke daerah banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa. Justru badan keuangan suatu daerah lebih memahami persoalan anggaran tersebut,” ujarnya seperti diberitakan Kompas.id, Senin (19/7/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.