KSPI Nilai Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Gaji Kurang Tepat Sasaaran

Kompas.com - 27/07/2021, 10:24 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Menurut dia, kriteria yang ditetapkan dinilai tidak tepat manfaat dan tidak tepat sasaran.

“BSU ini membingungkan, niat baik tapi salah dalam pelaksanaan. Kota-kota di Jawa dan Bali ini upah minimumnya diatas Rp 3,5 juta jadi ini BSU mau diberikan kepada siapa? Memang ada di Jawa yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta, tapi ini di daerah kecil seperti Boyolali dan Pacitan, daerah kecil ini tingkat pengangurannya rendah,” kata Said Iqbal, dalan virtual konferensi Senin (26/7/2021).

Baca juga: Pekerja di Wilayah PPKM Level 3 Juga Dapat Subsidi Upah Rp 1 Juta

Said mengungkapkan, rata-rata upah di Jawa sudah di atas Rp 3,5 juta dan banyak kawasan industri besar.

Berdasarkan data KSPI, perusahaan di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki tingkat penularan Covid-19 hampir 10 persen dengan angka kematian ratusan orang.

Menurut dia, tidak adil jika pekerja dengan upah Rp 3,5 juta mendapat bantuan subsidi Rp 1 juta sementara pekerja dengan upah Rp 4,5 juta di DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan sebagainya, dipotong upahnya karena menjalani isoman, dan tidak mendapat bantuan berupa BSU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pertanyaannya, orang yang digaji Rp 3,5 juta dapat BSU Rp 1 juta, orang yang upahnya Rp 4,5 juta dipotong tinggal Rp 2 juta enggak dapat BSU, rasa keadilannya di mana ?” tanya Said.

Ia juga mempermasalahkan terkait dengan pengambilan data calon penerima BSU melalu data BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Akankah Subsidi Gaji Rp 1 Juta Bisa Cair di Agustus 2021?

Menurut Said, seharusnya BSU fokus pada pekerja yang upahnya mengalami potongan, selain iuran BPJS Ketenagakerjaannya lebih besar, dampak potongan upah tersebut juga mengalami kesulitan mencukupi kebutuhan hidup.

“Harusnya, bukan pekerja yang berupah Rp 3,5 juta, tapi orang yang menerima upah, setelah dipotong perusahaan karena tidak masuk kerja. Karena itu, kami minta BSU kriterianya diperbaiki,” ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.