Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Diminta Turun Tangan Atasi Hambatan Ekspor Sarang Walet ke China

Kompas.com - 27/07/2021, 12:40 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea mengeluhkan hambatan ekspor sarang burung walet ke China yang sampai saat ini tak kunjung tuntas.

Hambatan utama yang dihadapi dalam proses ekspor sarang walet ke China adalah persoalan administrasi yang melibatkan institusi di China.

Benny menyebut, persoalan utama yang jadi hambatan yakni belum terbitnya sertifikasi ekspor atas dokumen yang diajukan puluhan eksportir ke General Administration Customs of China (GACC).

Padahal seluruh berkas sudah diajukan eksportir sejak 2018. Berkas tersebut menurutnya sudah berada di tangan GACC dan bahkan sebagian sudah diaudit.

Baca juga: Petani Sarang Walet Minta agar Monopoli Ekspor Sarang Burung Walet ke China Dihilangkan

Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan sertifikasi akan diberikan kepada eksportir yang mengajukan tersebut. Benny Hutapea lantas meminta pihak Istana Kepresidenan turun tangan mengatasi persoalan ini.

Permintaan tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah pernah meminta agar hambatan ekspor sarang burung walet ke China segera dituntaskan.

“Presiden pada 4 Mei 2021, sudah melakukan Rapat Terbatas bersama Menteri terkait dan menekankan supaya hambatan ekspor sarang burung walet ke China bisa segera dituntaskan,” kata Benny dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, Moeldoko perlu turun tangan mengingat fungsi KSP yakni mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Baca juga: UMKM Sarang Walet Keluhkan Sulitnya Ekspor ke China, Ini Kata Kementan

Ia menilai, masalah ekspor walet ke China termasuk isu strategis yang menjadi perhatian nasional sehingga sudah seharusnya KSP turun tangan.

“Di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan PPKM, Pemerintah melalui KSP harus membuat terobosan kunci untuk menghilangkan hambatan ekspor dan mendorong agar potensi devisa yang sangat besar dari ekspor sarang burung walet dapat ditingkatkan,” katanya.

Sebagai kontrol terhadap kementerian, KSP diharapkan bisa memfasilitasii proses negosiasi dengan pihak GACC agar para pelaku ekspor sarang burung walet mendapatkan sertifikasi sebagai eksportir terdaftar di China.

“Negosiasi tersebut harus dibarengi dengan aksi nyata supaya ada kepastian bagi pelaku usaha,” imbuhnya.

Dia yakin, melalui KSP, kesempatan eksportir Indonesia untuk melakukan ekspor secara langsung makin terbuka. Dengan begitu, nantinya ekspor sarang burung walet ke China tidak lagi didominasi oleh segelintir pelaku eksportir.

“KSP harus dapat memberikan terobosan, mengambil tindakan tegas terhadap GACC, tidak tinggal diam. Semakin banyak eksportir, semakin besar devisa yang dihasilkan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa terkait masalah hambatan ekspor sarang burung walet ke China ini, jangan sampai terkesan ada pembiaran. Dia bilang, KSP bisa mempertanyakan kembali berkas yang sudah diajukan kepada GACC.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Whats New
RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com