Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Kompas.com - 27/07/2021, 19:04 WIB
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 5 kapal ikan asing Ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTADirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 5 kapal ikan asing Ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini melegalkan penggunaan pukat ikan untuk kapal-kapal yang beroperasi di perairan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini mengatakan, perizinan ini dikeluarkan untuk mengimbangi pemanfaatan sumber daya ikan Indonesia di perbatasan yang selalu dicuri oleh nelayan asing.

Sebelumnya, KKP juga mengizinkan cantrang beroperasi di wilayah abu-abu tersebut. Namun berdasarkan aturan baru, penggunaan cantrang semua jenis resmi dilarang.

Baca juga: KKP Legalkan 10 Kelompok Alat Tangkap, dari Pukat Cincin hingga Jaring Tarik

"Berkaitan dengan pukat ikan yang tadinya ada di (WPP) 718, (semula) kita larang. Kemudian kita buka (perbolehkan) pukat ikan untuk mengimbangi pemanfaatan sumber daya kita yang selalu dicuri oleh negara lain. Di mana? Di daerah abu-abu," kata Zaini dalam Bincang Bahari Sosialisasi Permen 18/2021, Selasa (27/7/2021).

Sejauh ini memang ada beberapa batas perairan yang menjadi konflik dengan negara tetangga. Satu di antara beberapa konflik yang terjadi adalah konflik antara Indonesia dengan Vietnam di WPP 711 Laut China selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata.

Di WPP 711, terdapat wilayah perairan yang belum terselesaikan hingga kini. Konflik ini akhirnya menjadi celah nelayan Vietnam untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Begitu pula di WPP 572 dan WPP 572 yang berbatasan dengan perairan Malaysia.

"Kapal-kapal Malaysia (di wilayah tersebut) menggunakan pukat dan trawl, itu sering nyolong pada kita. Makanya ini kita akan relaksasi untuk menyaingi mereka yang di sana," jelas Zaini.

Zaini menyebut, kementerian sudah mengatur bujur lintang dan titik koordinat operasi kapal dengan alat tangkap spesial itu sehingga tidak mengganggu wilayah penangkapan nelayan kecil.

Baca juga: KKP: Benih Lobster Boleh Ditangkap tetapi Hanya untuk Riset

Kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap pukat ikan akan dilengkapi VMS sehingga titik koordinat bisa terpantau oleh Pusat Pengendalian Perikanan (Pusdal) KKP.

Jika terbukti melanggar dan mengacak-acak wilayah penangkapan nelayan kecil, KKP tak segan-segan mencabut izin operasi kapal hingga melayangkan denda.

"Jadi tidak boleh (melanggar). Kita atur betul supaya tidak melanggar sehingga ini tidak akan berbenturan dengan nelayan kecil kita, karena itu sudah diatur selektifitasnya," pungkas Zaini.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Whats New
Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Whats New
Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Whats New
Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Whats New
Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Whats New
Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Whats New
CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

Whats New
Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Whats New
Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Spend Smart
Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Whats New
BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

Whats New
Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Whats New
Pesan Jokowi ke Pelaku Usaha Mebel: Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Pesan Jokowi ke Pelaku Usaha Mebel: Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Whats New
Anak Usaha Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan Fresh Graduate

Anak Usaha Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan Fresh Graduate

Whats New
Partial Delisting, Bank KB Bukopin Hapus Saham Bosowa dan Kopkapindo

Partial Delisting, Bank KB Bukopin Hapus Saham Bosowa dan Kopkapindo

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.