Kompas.com - 28/07/2021, 10:41 WIB
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) antre untuk melakukan tes usap antigen sebelum memasuki kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/6/2021). Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan 75 persen pegawai Pemkab Bogor akan melakukan Work From Home (WFH), sementara 25 persen melakukan Work From Office (WFO), seiring dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 di kawasan perkantoran Pemkab Bogor terhitung mulai Senin 28 Juni 2021 hingga tujuh hari kedepan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) antre untuk melakukan tes usap antigen sebelum memasuki kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/6/2021). Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan 75 persen pegawai Pemkab Bogor akan melakukan Work From Home (WFH), sementara 25 persen melakukan Work From Office (WFO), seiring dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 di kawasan perkantoran Pemkab Bogor terhitung mulai Senin 28 Juni 2021 hingga tujuh hari kedepan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerbitkan aturan baru mengenai jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aturan jam kerja PNS tersebut diterbitkan seiring adanya penyesuaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang meliputi PPKM Level 1-4.

Karena itu, penyesuaian jam kerja ASN di wilayah PPKM Level 2 dan Level 1 serta ASN di luar wilayah Jawa dan Bali juga dijelaskan secara rinci.

Baca juga: Ini Penyesuaian Kerja Terbaru PNS dengan Status PPKM Level 4 dan 3

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB No. 16/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pada saat SE ini mulai berlaku, maka SE Menpan RB No. 14/2021 dan SE Menpan RB No. 15/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada aturan jam kerja PNS terbaru, ASN pada sektor non-esensial di wilayah Jawa dan Bali, melaksanakan WFH sebesar 100 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pegawai ASN pada sektor non esensial wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal (work from home/WFH) secara penuh atau 100 persen,” jelas surat yang ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo tersebut, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Simak Aturan Baru untuk ASN di Wilayah PPKM Level 1-4

Sedangkan ASN yang bertugas di sektor esensial melaksanakan WFO sebanyak 50 persen. Kemudian ASN yang bertugas di sektor kritikal melaksanakan WFO sebanyak 100 persen.

Sementara itu, sistem kerja pegawai ASN di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di wilayah PPKM Level 4, mengacu pada sistem kerja di wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25/2021.

Lebih lanjut, ASN pada instansi pemerintah di wilayah PPKM Level 3, 2, dan 1 di luar Jawa dan Bali melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan WFH. Wilayah-wilayah tersebut telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26/2021.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.