Simak Aturan Baru Jam Kerja PNS di Wilayah PPKM Level 1-4

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerbitkan aturan baru mengenai jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aturan jam kerja PNS tersebut diterbitkan seiring adanya penyesuaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang meliputi PPKM Level 1-4.

Karena itu, penyesuaian jam kerja ASN di wilayah PPKM Level 2 dan Level 1 serta ASN di luar wilayah Jawa dan Bali juga dijelaskan secara rinci.

Baca juga: Ini Penyesuaian Kerja Terbaru PNS dengan Status PPKM Level 4 dan 3

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB No. 16/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pada saat SE ini mulai berlaku, maka SE Menpan RB No. 14/2021 dan SE Menpan RB No. 15/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada aturan jam kerja PNS terbaru, ASN pada sektor non-esensial di wilayah Jawa dan Bali, melaksanakan WFH sebesar 100 persen.

“Pegawai ASN pada sektor non esensial wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal (work from home/WFH) secara penuh atau 100 persen,” jelas surat yang ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo tersebut, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Simak Aturan Baru untuk ASN di Wilayah PPKM Level 1-4

Sedangkan ASN yang bertugas di sektor esensial melaksanakan WFO sebanyak 50 persen. Kemudian ASN yang bertugas di sektor kritikal melaksanakan WFO sebanyak 100 persen.

Sementara itu, sistem kerja pegawai ASN di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di wilayah PPKM Level 4, mengacu pada sistem kerja di wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25/2021.

Lebih lanjut, ASN pada instansi pemerintah di wilayah PPKM Level 3, 2, dan 1 di luar Jawa dan Bali melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan WFH. Wilayah-wilayah tersebut telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26/2021.