Kompas.com - 30/07/2021, 19:04 WIB
Ilustrasi beras KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, saat ini masih ditemukan praktek korupsi dan mafia pangan di Indonesia.

Munculnya mafia pangan itu disebabkan karena sistem akuntabilitas pangan yang masih lemah dan sistem tata pemerintahan untuk pangan sangat buruk.

"Sistem akuntabilitas kita lemah sekali sehingga ada praktek korupsi dan mafia pangan itu muncul, karena yah memang government di pangan sangat buruk," ujarnya dalam ngobrol Tempo yang disiarkan secara virtual, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Melihat Urgensi Bangun Food Estate untuk Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi

Oleh sebab itu, lanjut dia, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk bergerak maju sehingga sistem pangan di Indonesia bisa bertransformasi.

Menanggapi itu Kepala BKP Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, terkait adanya oknum mafia pangan di kartel impor, bukanlah bagian dari Kementerian Pertanian (Kementan) melainkan bagian dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Walau demikian, dia menegaskan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kemendag dan Satgas Pangan untuk meminimalisir adanya tindakan para mafia impor.

"Terus terang saja, itu bukan bagian dari Kementan tapi bagian dari Kemendag. Tapi kita dengan satgas pangan selalu bersama-sama melakukan berbagai cara agar bisa terhindar," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan melakukan intervensi distribusi. Diharapkan dengan adanya intervensi distribusi, tidak ada lagi distribusi komoditas yang berjalan sendiri atau autopilot.

Di sisi lain, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu membuka data impor pangan secara transparan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Total Program "Food Estate"

Adapun data tersebut, kata dia, meliputi komoditas apa saja yang diimpor hingga bagaimana kriteria yang ditentukan bagi mereka yang sudah melakukan impor pangan. Selain itu, data impor juga harus memiliki rujukan yang jelas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

Whats New
Syarat dan Cara Buka Rekening BNI Online Tanpa ke Bank

Syarat dan Cara Buka Rekening BNI Online Tanpa ke Bank

Whats New
Sun Life Indonesia Bayar Klaim Rp 498,7 Miliar Sepanjang 2021

Sun Life Indonesia Bayar Klaim Rp 498,7 Miliar Sepanjang 2021

Rilis
Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Rilis
Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Whats New
'Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera'

"Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera"

Whats New
Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Whats New
Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Whats New
Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Whats New
Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Rilis
Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Rilis
Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Whats New
Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Rilis
Pengamat Ekonomi: Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Pengamat Ekonomi: Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.