Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mafia Pangan Masih Bermunculan, Kok Bisa?

Kompas.com - 30/07/2021, 19:04 WIB
Elsa Catriana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, saat ini masih ditemukan praktek korupsi dan mafia pangan di Indonesia.

Munculnya mafia pangan itu disebabkan karena sistem akuntabilitas pangan yang masih lemah dan sistem tata pemerintahan untuk pangan sangat buruk.

"Sistem akuntabilitas kita lemah sekali sehingga ada praktek korupsi dan mafia pangan itu muncul, karena yah memang government di pangan sangat buruk," ujarnya dalam ngobrol Tempo yang disiarkan secara virtual, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Melihat Urgensi Bangun Food Estate untuk Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi

Oleh sebab itu, lanjut dia, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk bergerak maju sehingga sistem pangan di Indonesia bisa bertransformasi.

Menanggapi itu Kepala BKP Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, terkait adanya oknum mafia pangan di kartel impor, bukanlah bagian dari Kementerian Pertanian (Kementan) melainkan bagian dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Walau demikian, dia menegaskan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kemendag dan Satgas Pangan untuk meminimalisir adanya tindakan para mafia impor.

"Terus terang saja, itu bukan bagian dari Kementan tapi bagian dari Kemendag. Tapi kita dengan satgas pangan selalu bersama-sama melakukan berbagai cara agar bisa terhindar," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan melakukan intervensi distribusi. Diharapkan dengan adanya intervensi distribusi, tidak ada lagi distribusi komoditas yang berjalan sendiri atau autopilot.

Di sisi lain, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu membuka data impor pangan secara transparan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Total Program "Food Estate"

Adapun data tersebut, kata dia, meliputi komoditas apa saja yang diimpor hingga bagaimana kriteria yang ditentukan bagi mereka yang sudah melakukan impor pangan. Selain itu, data impor juga harus memiliki rujukan yang jelas.

Diakuinya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki rujukan yang pasti terkait data impor pangan.

"Harusnya ada rujukan yang pasti, yang herannya adalah kita enggak punya rujukan yang pasti itu. Ini pemerintah menggembar-gembor ekonomi kita masuk tahap digital 4.0, tapi kok masalah ini saja enggak terselesaikan dengan cepat," kata Adnan.

Pemerintah juga perlu menyebarluaskan informasi terkait syarat impor hingga bagaimana ketentuannya. Dia mengakui, bahwa informasi terkait proses impor minim tersedia, sehingga efeknya masyarakat sulit mengaksesnya.

"Ini yang harus dibenahi, kalau enggak, kebijakannya itu akan selalu di ruang gelap dan akan ada potensi terjadinya hal-hal yang kotor," ungkap Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com