Kompas.com - 02/08/2021, 10:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk yacht.

Hal ini tercantum dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti mengatakan, sebelumnya pembebasan PPnBM ini hanya ditujukan kepada yacht yang digunakan untuk kepentingan negara dan angkutan umum. Melalui aturan baru, pembebasan PPnBM ditambah untuk yacht usaha pariwisata.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

"Ditambahkan pembebasan PPnBM untuk usaha pariwisata, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha pariwisata bahari di Indonesia," kata Dwi Astuti dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Dengan begitu, yacht dan kapal tetap terutang PPnBM 75 persen, kecuali digunakan untuk kepentingan negara dan angkutan umum maupun usaha pariwisata.

Wanita yang akrab disapa Ewie ini menyebut, pembebasan yacht sudah diatur dalam PP 61 Tahun 2020, di mana pembahasan dan keputusan dilakukan pada tahun 2018.

"Terbitnya PMK 96/2021 merupakan amanat dari PP 61/2020 tersebut untuk mengatur tata cara pembebasan atas PPnBM beserta sanksi apabila tidak dipergunakan sesuai ketentuan pembebasannya," pungkas Ewie.

Baca juga: Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Sementara mengutip beleid, barang lain yang tak kena PPnBM diatur diatur dalam pasal 3.

Pengenaan PPnBM dikecualikan atas impor atau penyerahan peluru senjata api/peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara.

Barang lain yang bebas PPnBM lainnya adalah pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; serta senjata api/senjata api lainnya untuk keperluan negara.

Tak hanya itu, pemerintah juga membebaskan PPnBM yacht untuk usaha pariwisata.

"Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum," sebut beleid.

Dalam peraturan ini juga diatur jenis barang kena PPnBM yang tergolong mewah, dengan tarif yang ditetapkan beragam, yakni 20 persen, 40 persen, 50 persen, dan 75 persen.

Baca juga: Selain Mobil, Sri Mulyani Bebaskan PPnBM untuk Barang-barang Ini

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.