Berapa Dana yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Pengecatan Pesawat Kepresidenan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengecatan pesawat kepresidenan menuai polemik. Banyak pihak yang tak setuju hal tersebut dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

Bahkan, pergantian warna pesawat itu dari biru dan putih menjadi merah dan putih dianggap menghamburkan uang negara.

Memang, berapa sih biaya pengecatan pesawat kepresidenan tersebut?

Baca juga: Maksimalkan Bisnis, Garuda Indonesia Operasikan 2 Pesawat Penumpang untuk Angkut Kargo

Mantan Komisioner Ombudsman Alvin Lie memperkirakan pemerintah harus merogoh kocek mencapai 100.000 Dollar AS untuk mengecat pesawat jenis Boeing Business Jet (BBJ) 2 itu.

Menurut dia, pengecatan pesawat memiliki dua metode. Pertama metode sanding, yaitu penghiapusan warna cat dengan cara diamplas hingga hilang warnanya dan kemudian dicat dengan warna dan pola baru.

Kedua, metode stripping, yaitu dengan cara cat lama dikupas total hingga ke kulit pesawat (bare metal), kemudian dicat ulang.

"Tergantung lingkup pengerjaannya, antara Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar. Itu yang biaya yang biasa dibayar oleh maskapai penerbangan untuk pesawat setara B737-800," ujar Alvin Lie kepada Kompas.TV, Selasa (3/8/2021).

Dengan nominal yang tak sedikit itu, Alvin pun mengkritik langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, langkah tersebut tak menunjukan sense of crisis terhadap situasi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang diakibatkannya.

Sepatutnya pemerintah menangguhkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Bagi Alvin, pengecatan ulang dan merubah warna pesawat kepresidenan bukanlah kebutuhan yang mendesak.

"Pesawat Kepresidenan usianya baru 7 tahun, jarang dipakai, perawatan bagus, penampilan juga masih layak," kata dia.

Baca juga: Update Syarat Naik Pesawat untuk Penerbangan Domestik

Penjelasan Pemerintah

Pihak Istana Kepresidenan tak membantah biaya yang dikeluarkan untuk pengecatan pesawat kepresidenan berkisar di angka Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

"Iya kurang lebih segitu," kata salah seorang sumber Kompas.com dari Istana Kepresidenan, Selasa (3/8/2021).

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah anggapan bahwa pengecatan pesawat Indonesia 1 atau Boeing Bussines Jet 2 (BBJ 2) menghamburkan uang negara.

Menurut Heru, pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019 yang bertujuan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara.

"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi (anggaran) untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Dia mengungkapkan, proses perawatan dan pengecatan pesawat itu dilakukan di dalam negeri.

"Sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi," tutur Heru.

Sementara terkait pendanaan penanganan pandemi Covid-19, Heru menyebutkan bahwa pemerintah sudah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, pengecatan Pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019.

Hal ini berbarengan dengan rencana persiapan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tahun 2020.

Lalu, proses pengecatan pesawat kepresidenan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

"Namun, pada 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk Heli Super Puma dan pesawat RJ," ucap Heru.

Heru mengungkapkan, perawatan rutin pesawat kepresidenan memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. Sehingga, jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu.

"Perawatan rutin Pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021 dan merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik, maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya," kata Heru.

Baca juga: Mengapa Penggunaan Handphone di Dalam Pesawat Dilarang?

(Penulis Fitria Chusna Farisa, Ninuk Cucu Suwanti | Editor Bayu Galih, Eddward S Kennedy)