Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa yang Dimaksud Dengan Middle Income Trap?

Kompas.com - 04/08/2021, 17:00 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa pejabat di Indonesia kerap mengungkapkan istilah middle income trap. Biasanya istilah ini dikeluarkan ketika berbicara mengenai kondisi perekonomian nasional.

Bagi yang tak berkecimpung di dunia perekonomian, istilah ini mungkin asing di dengar telinga. Beberapa orang pun masih tak paham dengan istilah ini.

Lantas, apa yang dimaksud middle income trap?

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan 4 Strategi RI Keluar dari Middle Income Trap

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, middle income trap adalah jebakan pendapatan kelas menengah.

Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada medio 2006 lalu.

Per 1 Juli 2021 lalu, Bank Dunia (World Bank) menurunkan status kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income country

Artinya, Indonesia hanya bertahan satu tahun berada di kelas negara berpenghasilan menengah atas.

RI turun kelas lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI).

GNI sendiri adalah Produk Domestik Bruto (PDB) ditambah dengan pendapatan yang dibayarkan dari negara lain, seperti bunga dan dividen.

Berdasarkan catatan Bank Dunia, GNI per kapita Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 3.870 dollar AS dari yang sebelumnya 4.050 dollar AS di tahun 2019 lalu.

Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah juga disebabkan oleh kenaikan indikator dari kelas negara berpenghasilan menengah atas.

Bank dunia menjelaskan, perubahan indikator klasifikasi terjadi setiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi yang mempengaruhi GNI per kapita setiap negara.

Untuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah, GNI per kapitanya berada di kisaran 1.046 hingga 4.095 dollar AS per 1 Juli 2021. Sementara pada 1 Juli 2020, GNI per kapita negara yang masuk kategori berpenghasilan menengah ke bawah berada di kisaran 1.035 dollar AS hingga 4.045 dollar AS.

Sementara untuk negara berpenghasilan menengah atas, GNI per kapita berada di kisaran 4.096 dollar AS hingga 12.695 dollar AS per 1 Juli 2021 dari sebelumnya 4.046 dollar AS hingga 12.535 dollar AS.

Baca juga: Cuma 20 Negara yang Lolos dari Middle Income Trap, Indonesia Kapan?

Strategi Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati menyebutkan empat strategi untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Keempat jurus ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi (high middle income), mengikuti kurang dari 20 negara lainnya yang berhasil menembus high middie income.

"Indonesia saat ini adalah middle income country. Kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini, mayoritas mereka berhenti di middle income. Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 yang bisa menembus itu," kata Sri Mulyani dalam webinar CSIS di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Jurus pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM berkualitas menjadi kunci utama mengingat produktivitas dan inovasi sejalan beriringan dengan kualitas SDM.

Bicara tentang SDM, bicara pula soal pemenuhan hak dasar warga negara, seperti hak pendidikan dan layanan kesehatan. Pun dengan jaminan sosial yang membantu warga miskin mengakses dua aspek tersebut.

"Sehingga kita tidak hanya bicara tentang 'What', apa yang perlu untuk pendidikan. Tapi 'How' menjadi equally important, yakni bagaimana membagi kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan making sure bahwa seluruh resources dan policy bisa mencapai hasilnya," sebut Sri Mulyani.

Jurus kedua adalah membangun infrastruktur. Bukan hanya sekedar ada, tapi berkualitas dan tepat.

Sri Mulyani mengatakan, pembangunan perlu melibatkan pihak swasta mengingat APBN memiliki keterbatasan resources untuk membangun semua hal.

"Tidak mungkin negara manapun di dunia yang membangun infrastruktur hanya menggunakan resources dari negara atau APBN. Maka ini tantangan, bagaimana framework kerja sama (KPBU) yang transparan dan menciptakan infrastruktur yang efisien," tutur dia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, kesederhanaan birokrasi menjadi jurus ketiga yang sama pentingnya. Mengacu pada pengalaman kurang dari 20 negara itu, suatu negara bisa lolos jika negara tersebut memiliki institusi yang efisien, agile, dan tata kelola yang bagus.

Selanjutnya jurus terakhir agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap adalah kemampuan negara ini mentransformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis digital. Pandemi Covid-19 yang mempercepat disrupsi media bisa menjadi celah untuk berkembang lebih baik.

"Korupsi dan konflik kepentingan harus diperangi. Konteks ini yang merupakan reformasi birokrasi itu penting, namun tidak underestimate peranan sektor privat juga penting," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Selain Pandemi, Ini Penyebab Indonesia Turun Kelas Jadi Lower Middle Income Country

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com