Bos BI: Kebijakan Super Longgar Kami Pertahankan Sampai Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan, kebijakan moneter super longgar bakal terus dipertahankan hingga tahun 2022.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, penahanan kebijakan moneter super longgar dilakukan lantaran belum adanya tanda-tanda tingkat inflasi meninggi.

"Untuk tahun depan nanti kita jelaskan tahun depan. Tapi yang jelas kami juga tahu, tahun depan kemungkinan inflasinya belum akan tinggi, dan kita juga masih perlu mendorong pemulihan ekonomi sehingga kebijakan BI untuk tahun depan masih akan cenderung untuk longgar," kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat KSSK secara virtual di Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: PDB RI Kuartal II 7,07 Persen, BI: Telah Lampaui Nilai Sebelum Covid-19

Kendati demikian Perry mengungkap, pihaknya akan terus menakar dan memperhatikan kenaikan inflasi secara bertahap.

Bila tanda-tanda mulai terlihat, bank sentral akan mengurangi likuiditas secara bertahap.

"Klau ada kenaikan inflasi tentu saja kami secara bertahap mengurangi likuiditas yang super melimpah ini tanpa harus berpengaruh terhadap penyaluran kredit, pembiayaan fiskal, maupun pemulihan ekonomi," beber Perry.

Adapun untuk tahun 2021, bank sentral masih setia menahan suku bunga acuan di level 3,50 persen. Penyaluran likuiditas kepada sektor perbankan pun terus dilakukan sebesar Rp 101,10 triliun sepanjang tahun ini.

Perry mengungkap, kebijakan longgar di tahun ini untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, yang momentumnya mulai pulih di kuartal II 2021.

"Kebijakan suku bunga rendah akan kami pertahankan, kebijakan likuiditas longgar super longgar akan kami pertahankan, akan kami lanjutkan terus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Inflasinya rendah, pertumbuhan ekonomi yang sudah baik ini perlu kita dorong," tutur Perry.

Jika masalahnya pada stabilitas nilai tukar, bank sentral sudah menyiapkan langkah lain selain dengan menurunkan suku bunga acuan.

Stabilitas nilai tukar tetap terjaga dengan berbagai kebijakan stabilisasi di pasar spot, DNDF, maupun koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Koordinasi ini sangat erat untuk menjaga agar dampak dari ketidakpastian global terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap yield itu terjaga. Alhamdulillah strategi koordinasi yang sangat erat betul-betul (membuat) rupiah kita relatif stabil dan kenaikan yield SBN cukup managable dan terukur," pungkas Perry.

Baca juga: Kurangi Ketergantungan Dollar AS, BI dan Jepang Perkuat Penggunaan Rupiah-Yen