Pertamina Mulai Operasikan Blok Rokan Senin Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah menyelesaikan isu-isu utama dalam alih kelola wilayah kerja (WK) Rokan.

Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus mengatakan, pembahasan tersebut diharapkan mendukung kelancaran kegiatan yang akan dilakukan PHR pasca-alih kelola dan mendukung pencapaian target produksi hulu migas di masa mendatang.

"Sebagian besar isu krusial yang dipantau oleh Tim Alih Kelola WK Rokan telah dapat diselesaikan, sehingga kami berharap PHR sudah dapat memulai kegiatan pada Senin (9/8/2021),” kata Taslim dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Alih Kelola Blok Rokan, 2.691 Karyawan Chevron Setuju Gabung Pertamina

Keberhasilan alih kelola yang dirancang SKK Migas untuk WK Rokan, dinilai merupakan model alih kelola terbaik, sehingga model tersebut juga akan digunakan oleh SKK Migas sebagai acuan untuk mengawal alih kelola WK lain.

Taslim menjelaskan, Head of Agreement (HoA) WK Rokan yang diinisiasi SKK Migas untuk mempertahankan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI telah merealisasi 103 sumur pengembangan.

Diharapkan kegiatan pemboran yang dilakukan PT CPI ini dapat dilanjutkan oleh PT PHR dengan mengebor 144 sumur pada tahun 2021, sehingga produksi dari wilayah kerja tersebut dapat dipertahankan sebesar 160.000 barrel minyak per hari (bopd).

Pemboran adalah salah satu dari 9 isu utama yang dipantau Tim Alih Kelola, untuk memastikan proses berjalan dengan baik.

Sementara itu, migrasi data teknis dan operasi dapat diselesaikan setelah PT CPI dan PT PHR menandatangani berita acara.

Baca juga: PLN Ambil Alih Pembangkit Listrik Blok Rokan

Adapun studi terkait Chemical EOR telah dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga studi dinamik telah dapat diselesaikan.

Manajemen kontrak-kontrak yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasi telah dapat diselesaikan, antara lain dengan melakukan mirroring kontrak sebelumnya sehingga kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan telah terkontrak.