Menteri Investasi: Pembuatan Izin Usaha UMKM Tak Dipungut Biaya, Semuanya Gratis

Kompas.com - 09/08/2021, 10:50 WIB
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Jakarta KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Investasi Bahlil Lahadalia di Jakarta
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan, pemerintah tidak akan memungut biaya sedikitpun atas pembuatan izin usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pernyataan ini dilayangkan Bahlil ketika meluncurkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) bersama Presiden RI Joko Widodo.

"Untuk UMK yang dulunya cuma batas (omzet) Rp 500 juta, sekarang menjadi Rp 5 miliar. Itu semuanya gratis. Sesuai salah satu yang menjadi intisari dari Undang-Undang (Cipta Kerja), adalah kemudahan berusaha," kata Bahlil dalam peluncuran OSS di Jakarta, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Gelar Tabungan Berhadiah, Bank MNC Genjot Dana Murah

Kemudahan perizinan berusaha ini melengkapi bantuan sertifikasi halal gratis yang sudah ada lebih dulu. Menurut Bahlil, UMKM tidak bisa lagi beralasan kesulitan membangun usaha karena sudah ada banyak kemudahan yang diberikan.

"Jadi tidak ada alasan lagi adik-adik kita yang memulai usaha itu mengatakan izin butuh biaya lagi. Enggak ada lagi. (Mengurus izin usaha) Enggak perlu lagi ketemu menteri, enggak perlu lagi ketemu kepada daerah. Cukup dengan OSS dia akan mendapatkan," ucap Bahlil.

Namun bagi usaha kelas menengah dan kelas besar, ada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang harus dipenuhi sebelum izin berusaha dikeluarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian Bahlil memastikan, tidak ada izin usaha daerah yang ditarik ke pusat. Izin usaha yang masuk ke daerah akan diselesaikan secara langsung oleh daerah.

Baca juga: Menguat di Awal Perdagangan, IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini

"Yang problem itu di (usaha kelas besar) tinggi nanti karena ada NSPK yang mewajibkan proses teknis dalam kurun waktu sekian lama. Namun tidak ada izin yang ditarik dari daerah ke pusat, tidak ada. Semuanya di daerah. Cuma memang kita atur lewat NSPK," sebut Bahlil.

Jika daerah lambat menyelesaikan, Kementerian Investasi akan mengintervensi. Sebab sesuai arahan Presiden Jokowi, menahan izin usaha sama saja dengan menahan penciptaan lapangan kerja.

"Kami memahami betul atas arahan presiden bahwa izin jangan kita tahan. Menahan izin sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional, menahan penciptaan lapangan kerja, dan menahan tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business)," pungkas Bahlil.

Baca juga: Pamit setelah Hampir 1 Abad Kelola Blok Rokan, Ini Kata Bos Chevron

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.