5 Kali Berturut-turut Dapat Predikat WTP dari BPK, Mentan SYL: Ini Kado Terindah

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Tahun 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kali secara berturut-turut.

“Bagi saya ini adalah kado terindah di hari kemerdekaan RI bagi Kementan. Ini hal yang sangat membanggakan,” tutur Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di di Ruang Agriculture War Room (AWR) Kementan, Selasa (10/8/2021).

Ia pun memaparkan, pihaknya menjamin semua pengelolaan anggaran mendapat pengawalan cukup ketat.

Semua implementasi program, kata Mentan SYL, dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat sasaran, dan tidak boros.

“Saya akan cek terus pengelolaan anggaran yang ada. Saat ini kami memiliki pekerjaan dalam perbaikan dan pengembangan food estate, peternakan, perkebunan dan juga hortikultura. Mohon ini juga dikawal oleh BPK,” ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Petani Gorontalo Gagal Panen Akibat Hama, Kementan Sarankan Ikuti Asuransi Pertanian

Lebih lanjut, Mentan SYL melaporkan, sektor pertanian menunjukkan tren yang terus membaik dari data triwulan I sampai IV periode 2020.

Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) pun hingga saat ini masih tetap terjaga secara positif.

Mentan SYL mengatakan, pengawalan teradap produksi pangan, terutama bahan pangan utama, konsisten dilakukan oleh Kementan.

Pada kesempatan yang sama, Mentan SYL mengucapkan terima kasih kepada BPK atas perhatiannya terhadap pengelolaan anggaran Kementan sehingga predikat WTP kembali didapatkan.

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Anggaran Pemprov DKI, Inspektorat: Tidak Ada Kerugian Daerah

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun berpesan, meskipun sudah mendapat predikat WTP dari BPK, Kementan masih perlu memecahkan persoalan secara khusus, baik di pusat maupun di semua satuan kerja (satker) seluruh Indonesia.

Salah satu persoalan tersebut adalah belanja untuk masyarakat yang belum dipertanggungjawabkan tepat waktu.

Kriteria Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Adapun dalam pemeriksaan keuangan, terdapat empat kriteria standar pemeriksaan keuangan negara yang digunakan oleh pihak BPK:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kecukupan informasi laporan keuangan.
3. Kepatutan terhadap ketentuan.
4. Efektivitas sistem pengendalian Intern.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun yang menyerahkan LHP secara langsung kepada Mentan SYL menjelaskan, pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan opini atas laporan keuangan.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” paparnya.