Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

5 Kali Berturut-turut Dapat Predikat WTP dari BPK, Mentan SYL: Ini Kado Terindah

Kompas.com - 11/08/2021, 12:26 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Tahun 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kali secara berturut-turut.

“Bagi saya ini adalah kado terindah di hari kemerdekaan RI bagi Kementan. Ini hal yang sangat membanggakan,” tutur Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di di Ruang Agriculture War Room (AWR) Kementan, Selasa (10/8/2021).

Ia pun memaparkan, pihaknya menjamin semua pengelolaan anggaran mendapat pengawalan cukup ketat.

Semua implementasi program, kata Mentan SYL, dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat sasaran, dan tidak boros.

“Saya akan cek terus pengelolaan anggaran yang ada. Saat ini kami memiliki pekerjaan dalam perbaikan dan pengembangan food estate, peternakan, perkebunan dan juga hortikultura. Mohon ini juga dikawal oleh BPK,” ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Petani Gorontalo Gagal Panen Akibat Hama, Kementan Sarankan Ikuti Asuransi Pertanian

Lebih lanjut, Mentan SYL melaporkan, sektor pertanian menunjukkan tren yang terus membaik dari data triwulan I sampai IV periode 2020.

Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) pun hingga saat ini masih tetap terjaga secara positif.

Mentan SYL mengatakan, pengawalan teradap produksi pangan, terutama bahan pangan utama, konsisten dilakukan oleh Kementan.

Pada kesempatan yang sama, Mentan SYL mengucapkan terima kasih kepada BPK atas perhatiannya terhadap pengelolaan anggaran Kementan sehingga predikat WTP kembali didapatkan.

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Anggaran Pemprov DKI, Inspektorat: Tidak Ada Kerugian Daerah

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun berpesan, meskipun sudah mendapat predikat WTP dari BPK, Kementan masih perlu memecahkan persoalan secara khusus, baik di pusat maupun di semua satuan kerja (satker) seluruh Indonesia.

Salah satu persoalan tersebut adalah belanja untuk masyarakat yang belum dipertanggungjawabkan tepat waktu.

Kriteria Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Adapun dalam pemeriksaan keuangan, terdapat empat kriteria standar pemeriksaan keuangan negara yang digunakan oleh pihak BPK:

  1. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.
  2. Kecukupan informasi laporan keuangan.
  3. Kepatutan terhadap ketentuan.
  4. Efektivitas sistem pengendalian Intern.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun yang menyerahkan LHP secara langsung kepada Mentan SYL menjelaskan, pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan opini atas laporan keuangan.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

Whats New
AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

Whats New
Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Whats New
Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Whats New
Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Whats New
Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Whats New
Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Whats New
Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Whats New
Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Whats New
Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Whats New
Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Whats New
Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Whats New
Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Whats New
Simak Daftar 10 'Smart City' Teratas di Dunia

Simak Daftar 10 "Smart City" Teratas di Dunia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com