Cegah Monopoli, Pemerintah Diminta Distribusikan Obat Covid-19 ke Apotek Kecil dan Menengah

Kompas.com - 11/08/2021, 13:43 WIB
Ilustrasi obat ivermectin memunculkan pro-kontra dalam penggunaannya sebagai obat terapi Covid-19. WHO, FDA dan badan otoritas obat di sejumlah negara masih belum izinkan atau rekomendasikan ivermectin sebagai obat Covid-19, karena obat ini bukan obat anti virus. SHUTTERSTOCK/Novikov AlekseyIlustrasi obat ivermectin memunculkan pro-kontra dalam penggunaannya sebagai obat terapi Covid-19. WHO, FDA dan badan otoritas obat di sejumlah negara masih belum izinkan atau rekomendasikan ivermectin sebagai obat Covid-19, karena obat ini bukan obat anti virus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan terhadap obat terapi Covid-19 mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua bulan terakhir, seiring dengan meningkatnya angka kasus positif virus tersebut.

Untuk memenuhi permintaan itu, pemerintah diminta memastikan adanya distribusi yang merata terhadap produksi obat-obatan untuk pasien Covid-19.

Pusat Studi Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat (Puskesra) menyatakan, distribusi obat terapi Covid-19 seharusnya tidak saja melibatkan perusahaan-perusahaan farmasi besar, tetapi juga memberikan peranan kepada perusahaan farmasi skala menengah ke bawah.

Baca juga: Ini Prosedur Tes CAT CPNS untuk Peserta Positif Covid-19 dan Isoman

Direktur Eksekutif Puskesra Rafles Hasiholan menilai, saat ini produksi dan distribusi obat-obatan penanganan Covid-19 tidak merata, sehingga rakyat kesulitan untuk mendapatkan obat di apotek-apotek kecil.

"Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan dengan video Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan sidak ke apotek kecil untuk mengecek persediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19. Saat itu Presiden tidak menemukan satu pun obat dan hanya ada beberapa multivitamin," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

"Ini menjadi bukti nyata bahwa obat-obatan untuk pasien Covid-19 belum terdistribusi merata," kata dia," tambahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejumlah obat terapi Covid-19 dapat ditemukan di farmasi milik BUMN atau apotek besar.

"Situasi yang dialami langsung oleh Presiden Jokowi menunjukkan gambaran nyata distribusi obat-obatan penanganan Covid-19 yang belum merata dan sepertinya dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar saja," ujar Rafles.

Baca juga: Bantu Tangani Dampak Covid-19, Astra Serahkan 5 Unit Ambulans ke BNPB

Oleh karenanya, Puskesra meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, BPOM, dan institusi lainnya untuk memperkuat industri farmasi dan obat-obatan dalam negeri di masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut diharap mampu meningkatkan pasokan obar terapi Covid-19, sehingga pendistribusiannya dapat dilakukan secara merata.

"Presiden Jokowi harus menyampaikan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menindak tegas kelompok atau korporasi tertentu yang terindikasi melakukan monopoli obat-obatan terapi Covid-19," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.