KILAS

Penuhi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas, Kemenaker Gelar "Unit Layanan Disabilitas"

Kompas.com - 12/08/2021, 18:17 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi saat memberikan arahan secara virtual dalam rapat koordinasi (rakor) percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (12/8/2021).
DOK. Humas KemenakerSekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi saat memberikan arahan secara virtual dalam rapat koordinasi (rakor) percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (12/8/2021).

Penyandang disabilitas mampu memberikan benefit terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif serta penghormatan asas kesetaraan,” ucapnya.

Baca juga: Anaknya Disindir Mainan Sapu, Chef Arnold Tekankan Kesetaraan Gender

Perkuat kesadaran semua pihak

Dalam kesempatan tersebut, Anwar berharap, adanya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 60 Tahun 2020 tentang ULD Bidang Ketenagakerjaan semakin memperkuat kesadaran semua pihak.

Kesadaran semua pihak yang dimaksud adalah mereka wajib menyelenggarakan ULD Bidang Ketenagakerjaan guna memperkuat layanan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Terkait dengan prinsip pemenuhan hak pekerjaan tersebut, Anwar Sanusi mengatakan, Pasal 53 Ayat 1 dan 2 memiliki peran sangat penting.

Adapun dalam Ayat 1 berisi aturan yang mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan minimal dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Baca juga: Pemprov Jatim Siapkan Vaksin Sinopharm untuk Penyandang Disabilitas

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ayat 2 berisi tentang kewajiban perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Untuk Pasal 56 dan Pasal 60 menyatakan bahwa pemerintah dan pemda wajib memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha atau mendirikan badan usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” ujar Anwar.

Tidak hanya itu, pemerintah juga wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas, terlebih bagi yang menjalankan unit usaha mandiri.

Baca juga: Kata Menteri Investasi, Ini Penyebab UMKM Enggan Urus Izin Usaha

Pemangku kepentingan perlu bekerja sama

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemenaker Nora Kartika Setyaningrum mengatakan, disabilitas merupakan isu lintas sektor, sehingga diperlukan kerja sama kolaboratif antar pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan tersebut mulai dari di pemerintah, swasta, dan masyarakat umum, serta para penyandang disabilitas sendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Earn Smart
Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Rilis
Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Whats New
Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Spend Smart
Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Whats New
Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Rilis
Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Whats New
Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

Whats New
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

Whats New
PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

Whats New
Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Whats New
Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Whats New
Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Rilis
Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.