Wapres Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Wakaf Uang, Tidak Melulu Tanah

Kompas.com - 14/08/2021, 12:06 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri  milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-46 yang digelar secara daring, Senin (26/7/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-46 yang digelar secara daring, Senin (26/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan wakaf uang memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, yang potensinya bisa mencapai Rp 180 triliun setiap tahunnya.

"Wakaf uang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia. Pada 2018, Badan Wakaf Indonesia menyampaikan potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun," kata Ma'ruf Amin dilansir dari Antara, Sabtu (14/8/2021).

Mantan Katua MUI ini mengatakan praktik wakaf di Indonesia mulai bergeser, dari yang awalnya pada benda tidak bergerak seperti tanah wakaf menjadi benda produktif dan bernilai ekonomi.

"Kini wakaf dapat dilakukan melalui benda yang dinilai lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi serta memudahkan siapa saja untuk berwakaf, yaitu melalui wakaf uang," jelasnya.

Baca juga: Apa Itu Tanah Wakaf dan Kenapa Dilarang Diperjualbelikan?

Untuk mengoptimalkan gerakan wakaf secara berkelanjutan tersebut, dia mengatakan seluruh pihak berkaitan harus memperhatikan peningkatan literasi, pengembangan teknologi pengelolaan wakaf serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang wakaf.

Terkait literasi wakaf, ia mengatakan masyarakat Indonesia masih kurang memahami pentingnya wakaf dan memiliki persepsi keliru tentang wakaf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebagian besar persepsi wakaf masyarakat Indonesia masih bersifat tradisional, wakaf hanya berorientasi pada aset seperti tanah, gedung dan lain-lain, sehingga wakaf hanya dilakukan oleh golongan orang tua dan kaum the haves atau golongan berada," kata Ma'ruf Amin,

Selain itu, perkembangan teknologi 4.0 juga memaksa masyarakat, khususnya di kondisi pandemi, untuk mengubah perilaku dari secara manual atau tatap muka menjadi sistem digital.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda

"Dibutuhkan sistem digital agar transaksi menjadi lebih mudah, transparan, dan terjaga akuntabilitasnya," tambahnya.

Terakhir, SDM dengan kompetensi khusus untuk mengelola wakaf secara lebih profesional perlu dilakukan agar mendapatkan kepercayaan publik.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.