Kompas.com - 15/08/2021, 05:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkup Kementerian Kesehatan.

Ketentuan ini dikeluarkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2021 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen pada Kementerian Kesehatan.

“Tarif PNBP uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai Rp 0,00 atau nol rupiah atau 0 persen,” demikian kutipan keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Sabtu (14/8/2021).

Baca juga: Alasan Pemerintah Terapkan PPN Sembako karena PPh, Bea Cukai, dan PNBP Tak Cukup

Uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkup Kementerian Kesehatan dengan adanya peraturan ini maka dikenakan tarif sebesar Rp694 ribu per tes.

Uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen merupakan layanan serangkaian uji oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri Kesehatan untuk mengetahui validitas alat Rapid Test Antigen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menteri Kesehatan melalui Keputusan Nomor 477 Tahun 2021 tentang Laboratorium Penguji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen menunjuk beberapa laboratorium penguji yang di antaranya merupakan laboratorium lingkup Kementerian Kesehatan.

Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ini mempunyai tugas untuk menguji bahan dasar atau reagen yang dimiliki oleh perusahaan sebelum produk Rapid Diagnostic Test Antigen tersebut dapat diedarkan.

Tata cara pengujian validitas Rapid Diagnostic Test Antigen diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan termasuk mengenai ketentuan besaran, tata cara, dan persyaratan yang turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Baca juga: PNBP Sektor ESDM Capai Rp 55,11 Triliun pada Kuartal I-2021

Sebagai informasi, layanan uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen berbeda dengan layanan tes antigen yang diberikan oleh penyedia jasa pengujian tes antigen kepada masyarakat.

Tarif tertinggi untuk layanan tes antigen telah diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/4611/2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Work Smart
Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Whats New
[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

Rilis
Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Whats New
Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Whats New
Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Whats New
[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

Rilis
Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Whats New
Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal 'No Work No Pay'

Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal "No Work No Pay"

Whats New
Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Spend Smart
PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

Whats New
Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Whats New
Bangun Pabrik AC, Daikin Gelontorkan Dana Rp 3,3 Triliun

Bangun Pabrik AC, Daikin Gelontorkan Dana Rp 3,3 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.