KILAS

Respons Dampak Pandemi, Kemenaker Terbitkan Aturan WFH, WFO, dan PHK

Kompas.com - 16/08/2021, 10:58 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. DOK. Humas KemenakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat pemerintah harus bertindak cepat dalam menerbitkan kebijakan baru di berbagai bidang, salah satunya sektor ketenagakerjaan.

Sebagai wujud respons terhadap dampak pandemi Covid-19 dalam sektor tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan aturan tentang hubungan kerja.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Republik Indonesia (RI) tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19).

"Kepmenaker merupakan wujud respons kami terhadap adanya dampak pandemi Covid-19 dalam hubungan kerja. Utamanya, di masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Epidemiolog Sarankan PPKM di Jawa-Bali Dilanjutkan, Level Bisa Turun asal 3T Tetap Kencang

Ia menyatakan, penerbitan Kepmenaker bertujuan untuk melindungi semua pihak dari dampak pandemi. Adapun pihak yang dimaksud, yaitu pemerintah, pengusaha, serta pekerja dan buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pandemi Covid-19, kata Ida, merupakan masalah bersama. Untuk itu, dalam penanganannya membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak.

“Dalam Kepmenaker kami juga ingin menekankan pentingnya dialog sosial,” ucapnya.

Tiga cakupan Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI - JSK) Indah Anggoro Putri menjelaskan, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 mencakup tiga hal.

Pertama, kata dia, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja di kantor atau work from office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.

"Dalam Kepmenaker tersebut, kami sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja bahwa pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," imbuhnya.

Baca juga: Menaker Terbitkan Aturan soal WFO, WFH, hingga Dirumahkan, Simak Poin-poinnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.