Jokowi Tetapkan Anggaran Belanja Pemerintah Rp 2.708,7 Triliun di RAPBN 2022, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun.

"Itu meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun," ungkapnya dalam Pidato Kepresidenan Penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

Ia menjelaskan, secara rinci anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran itu untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Jokowi: Perlu Dijaga Momentumnya

Sementara anggaran perlindungan sosial sepanjang 2022 dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun. Penggunaan dana itu untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yang dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Di sisi lain, anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar Rp 541,7 triliun di 2022 yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jokowi bilang, pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas pemerintah.

"Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," kata Jokowi.

Pada pembangunan infrastruktur di 2020 pemerintah menganggarkan sebesar Rp 384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Selain itu, untuk menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan. Serta untuk kebutuhan pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Baca juga: Jokowi: Kita Akan Berusaha Maksimal Mencapai Target Pertumbuhan 5,5 Persen

Adapun anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang sebesar Rp 770,4 triliun di 2022, diantaranya akan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, untuk melanjutkan kebijakan penggunaan dana transfer umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.

Kemudian untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer khusus (DTK) melalui penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik berbasis kontrak dan DAK non-fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

"Serta untuk melanjutkan penguatan sineri perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD, serta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Target Investasi Rp 900 Triliun Tahun Ini Tercapai