Target Jokowi Tahun Depan: Turunkan Tingkat Kemiskinan hingga 8,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 5,5-6,3 persen dan 8,5-9,0 persen.

Sementara itu, tingkat ketimpangan atau rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

"Tingkat kemiskinan 8,5-9,0 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem," kata Jokowi dalam Pidato Kepresidenan Penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Jokowi Tetapkan Anggaran Belanja Pemerintah Rp 2.708,7 Triliun di RAPBN 2022, Ini Rinciannya

Jokowi menyebutkan, sasaran pembangunan itu diharapkan tercapai dengan berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2020 mendatang, Presiden menargetkan belanja negara sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 770,4 triliun.

Belanja negara tahun depan juga masih diprioritaskan untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun atau mendapat 9,4 persen dari belanja negara.

Sementara anggaran perlindungan sosial sepanjang 2022 dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun.

"Penggunaan dana itu untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yang dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Akan Berusaha Maksimal Mencapai Target Pertumbuhan 5,5 Persen

Di sisi lain, anggaran pendidikan disiapkan sebesar Rp 541,7 triliun untuk peningkatan kualitas SDM yang disebut-sebutnya menjadi agenda prioritas pemerintah.

Pembangunan infrastruktur di 2022 dianggarkan sebesar Rp 384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

"Adapun anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang sebesar Rp 770,4 triliun di 2022, diantaranya akan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan," kata Jokowi.

Baca juga: Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Jokowi: Perlu Dijaga Momentumnya