Tahun Depan, Pemerintah Gelontorkan Rp 427,5 Triliun Untuk Perlindungan Sosial

Kompas.com - 16/08/2021, 12:56 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2022, 16 Agustus 2021 YouTube/Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2022, 16 Agustus 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan program perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 427,5 triliun pada tahun 2022.

Anggaran tersebut merupakan bagian dari belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 2.708,7 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 770,4 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," kata Jokowi dalam Pidato Kepresidenan Penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Jokowi Tetapkan Anggaran Belanja Pemerintah Rp 2.708,7 Triliun di RAPBN 2022, Ini Rinciannya

Sejalan dengan hal itu, pemerintah bakal melakukan reformasi program bansos dengan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan data terkait.

Kemudian, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan, serta implementasi dan pengembangan skema yang adaptif.

Tercatat, anggaran perlinsos tahun 2022 setara dengan 15,8 persen terhadap belanja negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selanjutnya untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran perlindungan sosial, maka alokasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat sejalan dengan perkembangan penanganan pandemi Covid-19," tutur Jokowi.

Sebagai informasi, sebagian besar anggaran dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat lewat belanja K/L maupun non K/L.

Baca juga: Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Jokowi: Perlu Dijaga Momentumnya

Bansos dimanfaatkan untuk beberapa program, yakni PKH dan Kartu Sembako.

Sementara itu, pemanfaatan anggaran melalui non K/L digunakan untuk pelaksanaan beberapa program, antara lain, subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggaran, subsidi LPG dengan volume 8 juta metrik ton, dan program Kartu Prakerja.

Kemudian penyaluran subsidi bunga KUR, dan dukungan pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Adapun anggaran melalui TKDD bakal diberikan untuk program BLT Desa kepada 7,55 juta penerima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.