Pemerintah Diminta Waspadai Ketahanan APBN Terkait PLTS Atap Dalam RUU EBT

Kompas.com - 16/08/2021, 15:03 WIB
Panel matahari terpasang di sisi utara Pulau Sabira di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. PLTS di pulau itu menghasilkan listrik sebesar 1.200 kWh per hari atau memenuhi 50% konsumsi listrik harian sekitar 600 penduduk Sabira. ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAPanel matahari terpasang di sisi utara Pulau Sabira di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. PLTS di pulau itu menghasilkan listrik sebesar 1.200 kWh per hari atau memenuhi 50% konsumsi listrik harian sekitar 600 penduduk Sabira.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketahanan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) terkait dengan rencana pengembangan PLTS Atap seperti yang tertulis dalam draf RUU Energi Baru Terbarukan.

Pakar energi dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) Mukhtasor mengatakan, pemerintah harus menjaga program percepatan energi terbarukan secara berkelanjutan dalam konteks APBN. Salah satu yang diatur adalah PLTS Atap.

"Karena menurut pandangan saya, sejumlah klausul yang muncul pada draf RUU EBT, akan berdampak signifikan terhadap keuangan negara, khususnya di kondisi serba sulit akibat dampak Covid-19, serta badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kelistrikan," ujar Mukhtasor dalam siaran persnya dikutip Kompas.com, Senin (16/8/2021).

Baca juga: PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara Siap Dibangun di Waduk Cirata

Dia menilai, APBN akan mendapat beban yang cukup berat dari program yang sedang dicanangkan demi mengejar percepatan perkembangan energi hijau di Indonesia.

Mukhtasor mengatakan, jika harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan lebih tinggi, salah satunya PLTS Atap, dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisihnya kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut.

“Pertanyaannya adalah, kira-kira berapa tahun negara ini mampu menanggung cost ini? Sementara sekarang ini, masyarakat saja sudah mengibarkan bendera putih karena Covid-19. Lapangan kerja juga sulit. Karena bagaimana pun yang kita inginkan, pemerintah atau negara harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari program ini,” ungkap Mukhtasor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, biaya pokok penyediaan PLTU saat ini sekitar Rp 700-900 per KiloWatt Hour, sementara biaya pokok penyediaan PLTS sekitar Rp 1.400 per KiloWatt Hour.

Baca juga: Pertamina Targetkan Pasang PLTS 500 MW di Area Operasi

Dengan demikian, ada lonjakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim mengatakan, realisasi bauran energi terbarukan Indonesia pada saat ini baru berkisar 10-11 persen dari keseluruhan penggunaan energi di Tanah Air.

Angka ini hanya beranjak sedikit dibandingkan realisasi bauran energi terbarukan pada 2009 atau 12 tahun lalu, yang berada di level 7 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.