Sri Mulyani: Pajak Tahun Depan Belum Kuat Gara-gara PPh Badan Turun Lagi

Kompas.com - 16/08/2021, 18:07 WIB
Ilustrasi pajak, cara lapor pajak online THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak, cara lapor pajak online

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penerimaan negara dari sisi pajak pada tahun 2022 belum kembali ke kondisi normal layaknya tahun 2019.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, penerimaan pajak ini belum optimal, meskipun berdasarkan outlook, penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun naik 9,5 persen dibanding outlook penerimaan pajak tahun ini.

"Postur APBN tahun 2022 pendapatan negara Rp 1.840,7 triliun, berasal dari pendapatan pajak Rp 1.506,9 triliun dan PNBP Rp 333,2 triliun. Tapi levelnya belum kembali di level tahun 2019," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Kemenkeu Atur Dokumen yang Sama dengan Faktur Pajak, Simak Jenisnya

Bendahara Negara ini mengungkapkan, pajak mungkin akan lebih meningkat bila pemulihan ekonomi lebih kuat dari yang diperkirakan pada tahun depan.

Sayangnya, penerimaan pada sektor ini diproyeksi tetap belum normal mengingat ada penurunan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi sebesar 20 persen tahun 2022.

"Kalau ekonomi lebih kuat kita akan mendapat penerimaan pajak lebih besar, namun kebetulan PPh Badan akan kembali turun sebesar 20 persen. Ini yang menyebabkan kenapa penerimaan pajak tidak kuat," beber dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, pihaknya terus melakukan reformasi perpajakan dan memberikan beberapa insentif perpajakan pada tahun depan.

Insentif ini diberikan guna meningkatkan daya saing, mengurangi distorsi, dan memberikan kepastian maupun keadilan untuk dunia usaha.

Baca juga: Apa Itu SPT Pajak?

"Reformasi dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan," beber Sri Mulyani.

Adapun penerimaan dari sisi PNBP Rp 333,2 triliun terus digenjot melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi.

Kemudian dengan penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.