Program PEN 2022 Fokus untuk Kesehatan dan Perlindungan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjabarkan rincian alokasi anggaran pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2022.

Berdasarkan siaran resmi yang diterima Kompas.com, Senin (16/8/2021), ada dua pos alokasi anggaran PEN tahun 2022, yakni untuk kebutuhan penanganan kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun dan untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp 153,7 triliun.

“Untuk mengantisipasi situasi pandemi, maka Pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan Penanganan Kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 153,7 triliun,” ujar Airlangga.

Baca juga: Pemerintah Tak Lagi Tempatkan Dana PEN di BRI, Mandiri, dan BNI

Adapun rincian untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun mencakup program testing, tracing, treatment sebesar Rp 4,5 triliun, perawatan pasien Covid-19 Rp 14,9 triliun atau sebanyak 250.000 pasien dirawat dengan cost sharing BPJS Kesehatan 15 persen.

Selanjutnya, untuk kebutuhan obat Covid-19 Rp 1 triliun dengan jumlah 4 juta paket, insentif nakes selama 12 bulan yang terdiri dari nakes pusat sebesar Rp 6,4 triliun dan daerah Rp 6,1 triliun.

Kemudian untuk vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp 38,44 triliun.

Penanganan kesehatan juga mencakup insentif perpajakan vaksin Rp 2,4 triliun, penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 26,2 triliun, dan antisipasi kesehatan lainnya Rp 38,7 triliun atau perluasan klaim pasien 650.000 dengan cost sharing BPJS Kesehatan 15 persen.

Sementara untuk perlindungan masyarakat dianggarkan sebesar Rp 153,7 triliun yang terdiri dari program PKH untuk 10 juta KPM sebesar Rp 28,7 triliun, program kartu sembako untuk 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,1 triliun, dan program kartu prakerja Rp 11,0 triliun.

Baca juga: Kemenhan Dapat Anggaran Tertinggi di 2022, Capai Rp 133,9 Triliun

Kemudian ada juga dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan sebesar Rp 5,6 triliun, BLT Desa Rp 27,2 triliun, dan cadangan perluasan Rp 36,16 triliun mencakup Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp 12,02 triliun yang diberi selama 6 bulan masing-masing Rp 200.000.

Kemudian juga ada kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM sebesar Rp 7,1 triliun yang akan disalurkan selama 6 bulan masing-masing Rp 200.000, bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 triliun selama 6 bulan, dan cadangan perlinmas Rp 9 triliun.

Dalam RAPBN 2022, Pemerintah menetapkan target Pendapatan Negara sebesar Rp 1.840,7 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 2.708,7 triliun.

Nominal defisit turun 9,7 persen dibandingkan APBN 2021, atau Defisit APBN sebesar 4,85 persen dari PDB.

“RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional,” tegas dia.