Menkop UKM: Kami Targetkan Lahirnya 40 Koperasi Pangan Modern Tahun Ini

Kompas.com - 17/08/2021, 19:58 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tengah melihat-lihat produk UMKM. Dok HUMAS KEMENKOPUKMMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tengah melihat-lihat produk UMKM.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku sedang mengembangkan koperasi modern di bidang pertanian. Nantinya para petani skala kecil harus bergabung dalam koperasi agar mempunyai posisi tawar yang kuat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya sudah menentukan jumlah target koperasi modern di bidang pertanian.

"Pada 2021 ini, kami menargetkan lahirnya 40 koperasi pangan modern, terutama di wilayah perhutanan sosial," kata Teten dalam siaran pers seperti dikutip Kompas.com, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Tahap II, BP Jamsostek Serahkan 1,25 Juta Data Calon Penerima Subsidi Gaji

Ia mengungkapkan, pembentukan koperasi pangan modern merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden telah memerintahkan untuk membentuk korporatisasi pertanian dalam bentuk koperasi.

“Di negara maju, badan usaha sektor agriculture yang pas adalah koperasi. Di Indonesia, petani kecil-kecil dan lahan usaha perorangan, sulit melahirkan korporatisasi petani. Koperasi adalah badan usaha yang pas untuk mengkonsolidasinya," kata Teten.

Dengan adanya kelembagaan, lanjut Teten, akan mempermudah petani memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, Kemenkop UKM mengaku telah menyiapkan pembiayaan khusus koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaba Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)

“LPDB-KUMKM kami hadirkan hanya untuk pembiayaan koperasi," ungkap Teten.

Baca juga: HUT Ke-76 RI, Kementerian PUPR Rampungkan 3 Ruas Tol dan 1 Jalan Nasional

Tak hanya itu, Teten menyebutkan, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan pembiayaan yang progresif, yakni meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30 persen di 2024.

Selai itu, plafon KUR naik dari maksimum Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar dan KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

"Kami bersama Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Pertanian juga sedang merancang skema KUR khusus berbasis klaster pada sektor pertanian, sebagaimana arahan Presiden pada Ratas 26 Juli 2021," kata Teten.

Menurut Teten, inilah wujud keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian agar terwujudnya kedaulatan pangan.

"Kedaulatan pangan berhasil jika kesejahteraan bersama dapat diwujudkan. Juga, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, bisa diturunkan," pungkas Teten.

Baca juga: Simak, Berikut Adalah Jenis Pekerjaan di Bank yang Perlu Kamu Tahu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Whats New
Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Earn Smart
SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung 'Roadmap' yang Jelas

SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung "Roadmap" yang Jelas

Whats New
Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Whats New
Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.